Mayoritas Pandangan Fraksi di LKPJ 2017 Dinilai “Melehoy”
Rapat LKPJ Bupati Karawang Tahun 2017 di Gedung Paripurna DPRD Karawang, Senin (23/4/2018).
“Rapat Paripurna LKPJ tahun ini seakan terlihat seperti dagelan yang dipertontonkaan, yaitu dimana antara penyampai dan penerima pesan tidak terbungkus dalam saru frame yang sama,”
BaskomNews.com – Mayoritas pandangan fraksi di DPRD Karawang dalam kesempatan Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karawang Tahun 2017, pada Senin (23/4/2018) dinilai “melehoy” atau standar.
Kondisi ini berbeda dengan LKPJ Bupati Tahun 2016, yaitu dimana beberapa fraksi ataupun beberapa partai politik dinilai lebih kritis terhadap pemerintahan Cellica-Jimmy, bahkan sampai melakukan aksi walk out (keluar ruangan) akibat kekecewaan terhadap kinerja Cellica-Jimmy selama setahun ke belakang.
Dalam rilisnya yang dikirimkan kepada redaksi BaskomNews.com, pemerhati pemerintahan dan politik Karawang, Deki Transpale kembali mengkritisi kinerja DPRD Karawang. Yaitu dimana kali ini Deki menilai jika Rapat Paripurna istimewa LKPJ Bupati Tahun 2017 terasa hambar dan berjalan datar.
Hal ini terlihat ketika mayoritas fraksi memberikan pandangan yang standar terhadap kinerja pemerintahan Cellica-Jimmy.
Bahkan pemerhati pemerintahan dari unsur akademisi ini menyindir, jika Rapat Paripurna LKPJ Bupati tahun 2017 kali ini bagaikan “sandiwara cinta yang muncul di layar kaca, dibilang rindu tapi benci. Namun sandiwara itu tidak terselesaikan dengan ending bahagia atau menderita.
“Rapat Paripurna LKPJ tahun ini seakan terlihat seperti dagelan yang dipertontonkaan, yaitu dimana antara penyampai dan penerima pesan tidak terbungkus dalam saru frame yang sama,” tutur Deki, yang merupakan Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta.
Ditegaskan Deki, kalau saja Rapat Paripurna LKPJ Tahun 2017 hanya bagian sebatas tata cara dan proses simbolis pemerintahan semata, tanpa adanya output yang akan memberi dampak positif terhadap pembangunan Karawang, yaitu dimana dalam hal ini untuk memperbaiki kinerja pemerintahan Cellica-Jimmy, maka alangkah baiknya di tiadakan saja.
“Ya dari pada menambah beban anggaran negara yang menjadi bagian dari pengeluaran dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.(pls/red)
