Carut Marut Penganggaran Infrastruktur Pendidikan, Jimmy : “Omongan Saya Hanya Jadi Ladang Kemunafikan Oknum OPD”

“Saya tuh sudah cape koar-koar soal budgeting dan manajerial anggaran. Karena omongan saya hanya dijadikan ladang kemunafikan oleh oknum OPD. Ladang kemunafikan, tolong catet itu,”

BaskomNews.com – Kembali menyorot carut marutnya penganggaran infrastruktur pendidikan Pemkab Karawang, hingga muncul kejadian robohnya beberapa bangunan sekolah seperti kelas jauh SDN Kutegara II di Kecamapan Ciampel kemarin, Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari (Kang Jimmy) memaparkan kornologis inkonsistensi manajerial APBD Karawang.

Menurut Jimmy, dari awal saat dirinya dilantik bersama Bupati Cellica, Jimmy mengaku sudah memberikan maping dirapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Dimana saat itu Jimmy meminta TAPD untuk menghitung berapa jalan kecamatan dan desa yang rusak, SD rusak, SMP rusak, serta berapa jumlah irigasi yang sudah macet (dangkal).

Dan saat itu di rapat TAPD, Jimmy mengaku tidak membahas anggaran infrastruktur bangunAN SLTA, karena alasan sejak 2016 tanggung jawabnya sudah dialihkan ke Pemprov Jawa Barat. Ditegaskan Jimmy, langkah pendataan ini harus dilakukan TAPD, agar Pemkab Karawang bisa bekerja berbasis data yang akurat dan akuntabel.

Namun faktanya Jimmy merasa kecewa, karena di APBD Tahun 2017 tidak ada anggaran untuk infrastruktur bangunan SD yang rusak dan roboh. “Akhirnya harus diakui oleh semua OPD, kalau 2017 tidak ada satu perak pun anggaran APBD kabupaten yang diintervensi untuk bangunan SD roboh. Sehingga dipembahasan APBD 2018 saat itu saya masuk lagi. Mohon maaf, saat itu saya masuk agak maksa. Akhirnya saya bedah kembali semua di sana,” tutur Kang Jimmy, Jumat (2/11/2018).

“Dan saya pertanyakan kenapa di 2017 tidak ada satu perak pun anggaran buat bangunan SD. Akhirnya disepakati, di 2018 dimasukanlah Rp 150 miliar. Setelah itu saya lepas, karena saya sudah yakin kalau di 2018 sudah ada 150 miliar untuk SD dan SMP,” timpal Kang Jimmy.

Dan pada kenyataanya, Jimmy mengaku kecewa untuk yang kedua kalinya. Karena anggaran infrastruktur pendidikan untuk SD dan SMP yang sudah disepakati 150 miliar untuk Tahun Anggaran 2018, ternyata tidak ada realisasi di lapangan. “Nyatanya sudah berkurang lagi sekarang. Informasinya sih hanya 50 miliar,” beber Kang Jimmy.

Kemudian yang lagi-lagi disesalkan Kang Jimmy, ada anggaran CSR perusahaan Rp 8 miliar di KIIC yang tidak mampu diserap oleh dinas terkait. Padahal saat itu, KIIC hanya membutuhkan data bangunan SD dan SMP rusak untuk menyerap anggaran CSR tersebut.

“Saya sesalkan ini ada duit 8 miliar pabrik di KIIC untuk CSR SD, tapi duit ini gak diserap. Udah Pak Suroto (Kadisnaker Karawang) jujur sajalah ngomong, Pak Bambang (Humas KIIC) jujur saja ngomong, Kadisdik juga, kenapa ini duit gak bisa diserap. Apa alasannya? Bappeda juga jujur saja ngomong,” tanya balik Kang Jimmy.

“Kalau hanya sekedar alasan KIIC tidak mendapatkan data SD mana yang rusak, mohon maaf sekelas Ketua OSIS juga bisa mengadakan data kayak begitu mah. Pastilah Bappeda bisa memberikan data,” sindir Kang Jimmy.

Menurut Jimmy, mungkin alasannya politis. Karena anggaran Rp 8 miliar di KIIC diklaim Jimmy merupakan anggaran dari efek domina kegiatan sidaknya ke pabrik-pabrik di kawasan. Yaitu sewaktu dirinya selalu berkoar-koar meminta anggaran CSR perusahaan untuk membantu pembangunan Karawang. “Duit 8 miliar ini gak diserap, hanya diserap untuk SD Sirnabaya di desa setempat saja, hanya terserap 300 juta. Padahal ini duit ada loh, kan lucu,” kata Kang Jimmy.

Kemudian masih dijelaskan Jimmy, muncul lagi alasan sederhana saat kembali ada bangunan SD yang roboh, yaitu kelas jauh SDN Kutanegara II. Yaitu dimana Disdikpora Karawang berlasan, jika pembangunan SDN Kutanegara II tidak bisa mamakai APBD. Karena alasan SD tersebut ada di wilayah tanah Perhutani.

“Dari dulu saya berkoar-koar apa yang sampaikan kepada mereka, wong sekarang tanah Negara saja presiden kasihkan kepada warga dan dibuatkan sertifika, apalagi untuk urusan pendidikan. Tinggal buat surat saja atuh Disdik ke Perhutani, minta izin itu akan dibangun,” kata Kang Jimmy.

“Jika takut itu akan jadi temuan, jika takut dijadikan alasan kesalahan bahwa uang negara dipakai di atas tanah milik Perhutani. Kalau alasan lahan milik orang lain (warga atau perusahaan) boleh kita takut. Wong, ini masih lahan negara kok. Nanti tinggal dibalas sama Perhutani suratnya untuk dibangunkan,” terang Kang Jimmy.

Atas persoalan infratruktur pendidikan ini, Jimmy mengaku jika dirinya terus berkoar-koar memberikan ide dan gagasan pembangunan, namun tidak pernah direalisasikan OPD terkait. Malahan Jimmy justru menyindir, jika omongannya sering dijadikan ladang kemunafikan bagi oknum pejabat OPD.

“Saya tuh sudah cape koar-koar soal budgeting dan manajerial anggaran. Karena omongan saya hanya dijadikan ladang kemunafikan oleh oknum OPD. Ladang kemunafikan, tolong catet itu,” kata Jimmy dengan nadas kesal.

Ditegaskan Kang Jimmy, persoalan buruknya infrastruktur pendidikan di Karawang saat ini sebenarnya hanya merupakan persoalan sederhana. Yaitu persoalan data yang akuntabel dan akurat sebagai dasar Pemkab Karawang untuk merealisasikan program pembangunan.

“Persoalannya di data. Orang bagaimana mau bekerja kalau gak ada data yang akurat dan akuntabel, padahal duit sudah ada. Sekarang kalau ada orang beralasan lagi anggaran infrastruktur pendidikan harus dikembalikan ke Disdik, itu alasan yang mengada-ngada saja sebetulnya. Prinsipnya mau di Disdik atau di Dinas PUPR, kalau masing-masing memiliki tanggungjawab pasti selesai,” pungkas Kang Jimmy.(red)