3 Tahun “Harta Kita Adalah Kesetiaan”, PAN Kritik Habis-habisan Cellica-Jimmy
Bambang Maryono, Ketua DPD PAN Karawang yang juga merupakan Mantan Ketua Tim Pemenangan Cellica-Jimmy.
“Saya sebagai mandataris PAN Karawang yang dari awal sudah diputuskan mendukung Cellica-Jimmy, sampai hari ini saya pastikan bahwa PAN adalah partai pendukung Cellica-Jimmy”
BaskomNews.com – Lewat sudah 3 tahun dan memasuki tahun ke 4 pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana dan H. Ahmad Zamakhsari (Cellica-Jimmy) berjalan. Namun di lain pihak, publik Karawang menilai masih banyak program Cellica-Jimmy yang dinilai tidak memiliki skala prioritas.
Ternyar, buruknya manajerial anggaran pemerintahan Cellica-Jimmy menimbulkan beberapa persoalan pembangunan yang sempat viral di media, yaitu seperti buruknya kualitas pembangunan trotoar atau pedestrian Rp 15 milar, 2 tahun anggaran pendidikan Karawang yang tidak mampu mengalokasikan 20% dari APBD, masih banyaknya ribuan kilo meter jalan rusak, ribuan lebih Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Dasar (SD) yang tak kunjung diperbaiki, sampai dengan persoalan manajemen PDAM Tirta Tarum Karawang yang menjurus kepada ranah hukum.
Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPD PAN Karawang, Bambang Maryono (BM) yang notabene merupakan Mantan Ketua Tim Pemenangan Cellica-Jimmy pada Pilkada Karawang lalu memberikan kritik pedasnya. Meskipun sebenarnya, janji politik parpol koalisi Cellica-Jimmy waktu itu memiliki jargon “Harta Kita Adalah Kesetiaan”, yang secara tidak langsung setiap parpol koalisi Cellica-Jimmy harus mengawal pemerintahannya sampai akhir masa jabatan 5 tahun pemerintahan Cellica-Jimmy.
Bagaimana Pendapat BM Mengenai Manajerial Anggaran Pemerintahan Cellica-Jimmy?
“Saya berpikirnya sederhana. Pekerjaan dalam satu kantor harus ada prioritas. Keuangan daerah itu harus diatur dengan skala priotitas. Kalau misalnya prioritas tahun pertama pendidikan, maka Bupati dan Wakil Bupati harus bisa meyakinkan kepada kepala dinas bahwa ini prioritasnya, lainnya follow (tindaklanjuti). Tahun kedua prioritasnya apa, lainnya follow, dan begitupun seterusnya,” tutur Bambang Maryono, di kantor DPD PAN Karawang, Kamis (7/2/2019).
“Kalau semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) dibiarkan menyusun anggaran, ya semuanya pengen anggaran besar. Yang ada dan terjadi selama ini selama 3 tahun, saya pikir media masih ingat menulis tahun lalu apa, awal tahun lalu Sekda ngomong lampu kuning terancam tidak ada duit”
“Karena memang belanja disusun bukan disesuaikan dengan potensi keuangan yang ada. Tapi disusun dulu, baru pendapatannya disesuaikan. Dan menurut saya itu salah. Dinas sekarang berebut bikin belanja. Anak saya kalau saya kasih duit suruh dihabiskan, ya bisa. Tapi kalau anak saya disuruh cari duit, ya gak mudah. Jadi kalau bikin rencana belanja itu gampang, yang sulit itu bikin rencana pendapatan. Kalau tidak ada rencana garis belanja yang tegas, ya semua dinas bikin rencana belanja semaunya,” kata Bambang Maryono.
Tanggapan BM Soal Viralnya Pedestrian Rp 15 Miliar?
“Sekarang misalnya soal pedestarian, saya mendukung soal pedestarian, kalau memang itu ketentuan pemerintah pusat, dimana setiap daerah kabupaten/kota harus ada pedestarian. Cuma persoalannya DED-nya (Detail Engineering Design) bener gak. Saya ini orang awam, tapi ngerti ukuran semen. Ini jalan, ini pedestarian, ketinggian dan jaraknya berapa, posibel (mungkin) gak untuk dipakai parkir. Karena kesadaran masyarakat kita masih rendah,” kata Bambang Maryono.
“Saya kemarin lihat postingan salah satu tokoh Karawang Bung Robin soal banjir di jalan depan Mesjid Al-Jihad. Ya pasti banjir, karena gak ada saluran air. Ini lebih tinggi 10 cm terus gak ada lubang saluran air, terus air mau kemana,”
“Jadi menurut saya, bukan programnya yang salah. Tapi siapa yang memastikan DED benar, itu tugs siapa. Gak mungkin bupati ngecek sampai situ. Meskipun seharusnya juga ngecek DED itu, kalau bupati paham,”
“Saya tidak ingin mengatakan manajemen anggaran tidak bagus. Tetapi saya bicara bahwa dalam sistem penganggaran harus jelas skala prioritas. Saya gak tahu, karena saya belum baca buku APBD 4 tahun terakhir. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa terkesan jadinya sporadis. Apa buktinya, bupati teriak-teriak pedestarian tidak memenuhi syarat, lah waktu pembahasan DED siapa yang ngecek,” timpal Bambang Maryono, seraya menyindir.
“Program fisik semuanya dimulai dengan DED. Jadi DED-nya bener atau enggak. Ini saya sampaikan karena selama ini begitu ramai diperbincangkan di publik. Saya merasa ikut harus bersuara. Karena saya ikut menjadi bagian yang menghantarkan Cellica-Jimmy. Bukan persoalan lain-lain, karena saya sayang,” timpal Bambang Maryono.
Bagaimana Tanggapan Soal Kasus Uprating PDAM dan Hilangnya 3,9 Miliar?
“Sekarang saya menentang para jurnalis. Ini tantangan Bambang terhadap para jurnalis. Mampukah anda membuat laporan investigasi, bukan tentang berita sport news (berita peristiwa). Misal, oh ini ada berita penggeledahan, bukan itu. Tetapi sampai saat ini saya belum pernah membaca satu berita pun yang membikin investigasi secara keseluruhan. Tentang kasus uprating maupun tentang lenyapnya uang 3,9 miliar,”
“Saya tantang para jurnalis sekarang, dan saya siap menjadi narasumber kalau anda meminta saya menjadi narasumber sebagai modal untuk investigasi. Coba investigasi, benar gak waktu pas pemeriksaan itu ada statemen mereka (saksi yang sudah diperiksa penyidik) yang dipanggil kalau oh iya dulu tuh begini dan begitu, duitnya dipake si A sekian ratus juta, si B sekian miliar. Saya mendengar itu, tapi tugas anda jurnalis untuk membuktikan itu, saya tantang anda,” timpal Bambang.
Bagaimana Sikap PAN di Tahun ke 4 Pemerintahan Cellica-Jimmy?
Namun demikian, ketika wartawan menyinggung sikap PAN ke depan dalam menjalani tahun ke 4 pemerintahan Cellica-Jimmy, Bambang Maryono sendiri terkesan menjawab pertanyaan wartawan dengan pernyataan diplomatis.
“Saya sebagai mandataris PAN Karawang yang dari awal sudah diputuskan mendukung Cellica-Jimmy, sampai hari ini saya pastikan bahwa PAN adalah partai pendukung Cellica-Jimmy. Karena saya tidak mencabut itu di KPU. Bahwa kemudian PAN hari ini relatif jarang atau tidak diajak bicara Cellica-Jimmy dalam hal apapun, itu hak bupati dan wakilnya. Karena mereka tidak punya kewajiban mengajak PAN untuk berdiskusi,” tandas Bambang Maryono. (red)
