Pemkab Kebanyakan Giat Seremonial Joged-joged, Tak Dibarengi Solusi Pembangunan

BaskomNews.com – Pemkab Karawang dinilai lebih senang menggelar kegiatan seremonial, ketimbang membuat program pro rakyat yang lebih mengedepankan solusi atas persoalan pembangunan yang sedang terjadi.

Termasuk kegiatan perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang digelar di Plaza Pemkab Karawang, Minggu (24/11/2019) pagi, serangkaian kegiatan seremonial dari mulai pembagian dorprize sampai dengan joged-joged dinilai tak memberikan solusi atas persoalan kesehatan di Karawang yang sedang terjadi.

Demikian dikatakan pemerhati kebijakan pembangunan Karawang, Deden Sopian, setelah mengaku baru mengetahui serangkaian kegiatan peringatan HKN yang digelar Pemkab Karawang.

Menurut Deden, seharusnya momentum peringatan HKN dijadikan bahan evaluasi oleh Pemkab Karawang, tentang bagaimana caranya menangani persoalan kasus gizi buruk yang masih sering terjadi di Karawang. Terlebih ditegaskan Deden, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana merupakan seorang dokter yang seharusnya memahami betul bagaimana caranya menangani persoalan gizi buruk.

“Yang saya lihat selama ini secara kasat mata, pemkab kebanyakan kegiatan seremonial yang hanya menghabur-hamburkan APBD, tidak ada asas manfaatnya terhadap masyarakat secara langsung,” kata Deden Sopian, kepada BaskomNews.com.

“Seharusnya peringatan HKN itu dijadikan momentum untuk evaluasi persoalan gizi buruk atau persoalan kesehatan lainnya yang sedang terjadi. Bukan malah sekedar acara pembagian dorprize atau joged-joged saja. Buatlah program yang terukur untuk menangani persoalan kesehatan yang sedang terjadi,” pinta Deden Sopian.

Ditambahkan Deden, seharusnya momentum HKN juga dijadikan bahan evaluasi oleh pemkab tentang pelayanan kesehatan, baik itu perbaikan pelayanan pasien di rumah sakit (umum dan swasta), maupun pelayanan pemerintahan di Dinas Kesehatan.

“Sudah jadi rahasia umum kok, sampe sekarang masyarakat yang mau berobat di RSUD masih harus ngantri panjang. Masih banyak ditemukan kasus pasien yang katanya gak kebagian kamar di RSUD. Terus, terkadang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga kurang ramah, khususnya masyarakat (pasien) tidak mampu yang menggunakan fasilitas BPJS,” timpal Deden Sopian.

Selain itu, persoalan pembangunan kesehatan lainnya semisal nasib atau kesejahteraan tenaga sukarelawan medis (Sukwan) di Karawang juga belum bisa diselesaikan pemkab. Honor yang mereka terima setiap bulannya tidak berbanding lurus dengan beban kerja yang harus mereka jalankan.

“Coba sekarang bagaimana nasib Sukwan, bagaimana kesejahteraan mereka. Jadi jelas seharusnya peringatan HKN itu bukan hanya sekedar merayakan kegiatan yang bersifat seremonial. Tapi harus lebih kepada bagaimana caranya pemkab bisa membuat suatu program pembangunan kesehatan yang dampaknya bisa dirasakan masyarakat secara langsung,” pungkas Deden Sopian, yang masih merupakan Ketua Setakar (Serikat Tani Karawang). (red)