GABPEKSI Nilai Kepemimpinan Cellica-Jimmy Gagal Membangun

BaskomNews.com – Pemerintahan Kabupaten Karawang dibawah kepemimpinan Bupati dr. Hj. Cellica Nurrachadiana dan Wakilnya H. Ahmad Zamakhsyari (Cellica-Jimmy) selama empat tahun ke belakang dinilai gagal. Hal tersebut dikatakan Ketua Gabungan Pengusaha Jasa Kontruksi Indonesia (GABPEKSI), Yonan Suwandi.

Yonan mengatakan, kegagalan pembangunan itu disebabkan tidak pahamnya seorang pemimpin dalam merencanakan dan memanej anggaran untuk pembangunan yang menyentuh langsung pada masyarakat umum. Padahal, seorang pemimpin harus bisa memprioritaskan terlebih dahulu mana saja program pembangunan yang langsung bisa menyentuh masyarakat.

“Gimana tidak saya katakana gagal, ya itu terbukti bahwa kepempinan Cellica tidak punya program unggulan, yang ada mah bangunan masih bagus, kokoh dibangun kembali. Lihat saja tidak sedikit pembangunan yang tidak selesai atau mangkarak, seperti geddung pemda dua, rumah dinas bupati, pendestrian sampai Karangpawitan,” tutur Yonan Suwandi, kepada BaskomNews.com, Selasa (26/11/2019).

Kegagalan pembangunan ini, sambung Yonan, akibar kurang sehatnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan penyelenggara LPSE. Karena menurutnya, tidak sedikit penawaran di atas 20% dimenangkan oleh panitia LPSE, padahal itu berbahaya bagi dampak hasil pekerjaan.

“Memang 20% itu diperbolehkan dalam aturan, tapi hal itu berdampak dengan hasil pekerjaan. Tahun 2018 tidak menjadikan tolak ukur untuk memperbaiki di tahun selanjutnya. Artinya mereka (Penyelenggara) tidak intropeksi diri, kan sekarang pada akhirnya banyak pekerjaan yang bisa saya katakan mangkrak. Tapi kalo bupatinya paham, pasti tidak akan terjadi seperti ini,” katanya.

Yonan juga menjelaskan, pengusaha yang memenangkan tender di Pemerintahan Karawang selalu dimintain surat keterangan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahkan surat tersebut bermaterai dan ditandatangani dan dicap stempel perusahaan oleh direktur.

“Tapi apa yang terjadi saat ini, berulang kali harus saya katakan banyaknya pekerjaan yang tidak selesai. Kalo tidak selesai pekerjaan kan menjadi kerugian pemerintah yang berdampak pada masyarakat, dari waktu hingga sifatnya yang pelayanan,” pungkasnya. (red)