Banyak Sekolah Rusak di Karawang, antara Disdikpora, DPUPR, Bappeda, DPRD dan Kepemimpinan Cellica-Jimmy
Foto/dok.
“Dari 330 Sekolah yang kita usulkan tahun tahun 2016, tahun 2017 tidak ada realisasi, 2016 tidak ada bantuan, 2017 tidak ada bantuan, baru tahun ini ada bantuan. Dari 330 yang direalisasikan PUPR itu ada 115 SD dengan pembiayaannya Rp50 miliar,”
BaskomNews.com – Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Cece Saripudin mengatakan, bahwa dari tahun 2016 pihaknya sudah membuat pemetaan dari 894 SD binaan yang diusulkan, sebanyak 330 SD diusulkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sisanya lagi diusulkan ke dana corporate social sesponsibility (CSR), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Dari 330 Sekolah yang kita usulkan tahun tahun 2016, tahun 2017 tidak ada realisasi, 2016 tidak ada bantuan, 2017 tidak ada bantuan, baru tahun ini ada bantuan. Dari 330 yang direalisasikan PUPR itu ada 115 SD dengan pembiayaannya Rp50 miliar,” kata Cece kepada BaskomNews.com, Senin (5/11/2018).
Baca juga: Setelah SDN Kutanagara II Roboh, Cellica Bakal Segera “Lobby” Perusahaan
Prihal ambruknya “kelas jauh” Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kutanagara II, Cece menjelaskan, itu tidak termasuk dalam usulan dan bukan merupakan sekolah inti, hingga kini persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumahnya. Karena, keberadaan sekolah tersebut menempati tanah Perhutani dan Perhutani juga tidak menginginkan adanya sekolah di lahan tersebut.
Masih dikatakan Cece, pihaknya sempat membahas soal bangunan sekolah yang kondisinya rawan ambruk selama kepemimpinan Cellica-Jimmy. Bahkan, Pemkab Karawang sendiri akan mengucurkan anggaran untuk pembangunan sekolah sebanyak Rp150 miliar, namun faktanya hanya Rp50 miliar yang dikucurkan.
Cece menjelaskan, pihaknya sempat mempertanyakan anggaran untuk pendidikan pada tahun 2017 kepada Komisi IV DPRD, yang semula rencananya akan dikucurkan Rp150 miliar namun menjadi Rp50 miliar. “Katanya sedang defisit anggaran, bakal ditangani pada tahun 2018, untuk tahun 2019 belum ada pembahasan,” jelasnya.
Cece mengungkapkan, belum lama ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang sempat menghubunginya untuk mengusulkan sekolah mana saja yang dianggap rusak dan rencananya akan dibangun tahun 2019 mendatang.
“Saya jawab, selesaikan saja dulu yang sisa, jangan minta data lagi ke kita soal sekolah yang rusak di 2019. Fokus yang sisa dari 330 aja dulu yang kita usulkan dari pertama, itu aja belum juga selesai,” ungkapnya.
Baca ini: Lagi, Viral Sekolah Roboh di Karawang, Ketua DPRD Salahkan Pemkab, Kadisdik…?
Dari 330 SD yang diusulkannya, lanjut Cece, sembilan SD sudah ambruk karena tidak ada penanganan lagi. Belum lama pihaknya juga mengusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagaimana usulannya pada tahun 2016. “Yang sembilan sekolah roboh itu sudah kita usulkan kembali ke Bappeda. Tapi, kurang tau tidak ada kejelasan lagi sampai sekarang,” timpalnya.
Kembali dikatakan Cece, yang menjadi skala prioritas dibangunnya sekolah adalah diatas 45% kerusakannya dan tidak layak melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM). Kemudian bagaimana sekolah yang skalanya rusak sedang? Hari ini rusak sedang, kalau selama dua tahun atau tiga tahun tidak ada realisasi maka akan menjadi rusak berat.
“Sedangkan pada tahun 2016 kita sudah mendata sekolah sesuai pemetaan yang kita buat itu ada 1.286 ruang kelas yang perlu direhab. Sekarang alhamdulillah, apa yang kita usulkan di DAK, apa yang kita usulkan di APBN, kita mendapat kuota yang cukup banyak, kalah dengan DAK APBD juga,” tandasnya. (zay)
