Serapan Anggaran PUPR Paling Lamban, Akhir November Baru 50%
“Target kita sampai akhir tahun dapat terserap 90%. Jadi masih ada waktu, mudah-mudahan di sisa waktu ini pekerjaan dapat terselesaikan sesuai target,”
Baskomnews.com – Banyaknya program kerja dan karena merupakan dinas fisik diklaim menjadi alasan lambannya penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang. Tertanggal 29 November 2018, PUPR hanya mampu menyerap anggaran 50%.
“Dinas fisik adalah dinas yang lambat dalam menyerap anggaran. Pasalnya anggaran di dinas tersebut besar dan banyak program kerjanya dari pada di dinas-dinas lainnya. Dari beberapa dinas fisik dan besar anggarannya, dinas yang paling kecil serap anggarannya adalah PUPR yang masih menyerap anggaran 50%-nan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang, Hadis Herdiana.
Sementara untuk penyerapan anggaran secara keseluruhan, sambung Hadis, per tanggal 29 November 2019 mencapai 63,9%. Lebih lanjut Hadis membeberkan persentase capaian beberapa OPD yang memiliki anggaran besar, sampai disebutkan Dinas PUPR adalah dinas paling sedikit dalam menyerap anggaran.
“Dinas fisik seperti DPUPR baru mencapai 50,2%, DPRKP mencapai 71,70%, Disdik mencapai 66,37 % dan Dinkes sudah 56,20%. Adapun DPRKP masih ada di persentase 50%, karena dinas ini adalah dinas terbesar yang memiliki anggaran dan banyak kegiatannya,” terang Hadis.
Disinggung sehat atau tidaknya serapan anggaran yang terserap saat ini, Hadis enggan menjawab dan bisa dinilai apakah serapan anggaran sehat atau tidak sehat normal atau tidak normal. “Ya jika dikatakan sehat atau tidak sehat, normal atau tidak normal bisa dinilai sendiri. Karena dalam realisasi hambatan-hambatan pasti ada,” katanya.
Dikatakan Hadis, untuk target realisasi serapan anggaran di tahun 2018 sekitar 90%. Dengan sisa waktu sebulan ke depannya diharapkan mampu menembus target tersebut. “Target kita sampai akhir tahun dapat terserap 90%. Jadi masih ada waktu, mudah-mudahan di sisa waktu ini pekerjaan dapat terselesaikan sesuai target,” harapnya.
Sementara terkait status pembangunan Gedung Pemda II dan kantor Dinas Kelautan, Hadis menjelaskan, bangunan tersebut sudah lunas dengan menggunakan anggaran perubahan tahun 2018. “Pemda II dan Dinas Kelautan sudah lunas kok dan sudah dapat ditempati. Sementara untuk gedung dewan kita belum cek,” tandasnya. (IQ)