BaskomNews.com – Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana dilaporkan ke Ombudsman oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Barat, terkait rekomendasi kenaikan UMSK.
Mendengar kabar ini, Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Karawang mengaku mendukung penuh atas langkah yang dilakukan Apindo Jawa Barat.
“Kami sangat mendukung langkah Apindo yang telah melaporkan Bupati Karawang terkait rekomendasi kenaikan UMSK,” tutur Ketua Kadinda Karawang, Fadludin Damanhuri, Rabu (14/8/2019).
Menurut Fadludin, rekomendasi yang dikeluarkan Pemkab Karawang dalam mendesak Gubernur Jawa Barat segera menetapkan kenaikan UMSK justru akan berdampak buruk bagi keberlangsungan ketenagakerjaan itu sendiri.
“Kenaikan UMSK yang dituntut buruh kemaren, jika dipaksakan akan berakibat bagi keberlangsungan tenaga kerja itu sendiri. Mahalnya upah dapat membuat perusahaan berfikir mencari alterbatif lain, bisa saja perusahaan beralih pada robotik, disamping biaya beli hanya sekali, tapi hasilnya bisa lebih efektif dan maksimal. Jika demikian pasti akan menimbulkan persoalan pengurangan tenaga kerja (pengangguran),” katanya.
Lebih lanjut Fadludin juga menuturkan, jika pada proses dihasilkannya bentuk rekomendasi kenaikan UMSK antara Pemkab dengan buruh itu cacat secara hukum. Karena pada proses penentuannya tidak melibatkan pihak perusahaan yang diwakili oleh Apindo dan Dewan Pengupahan.
“Hasil kesepakatan yang dibuat oleh Pemkab Karawang dengan buruh bisa dikatakan hanya sehihak dan cacat secara yuridis. Karena pada prosesnya tidak melibatkan pihak perusahaan dan Dewan Pengupahan,” katanya.
Masih dikatakan Fadludin, jika kenaikan UMSK tersebut dipaksakan akan berdampak buruk Karawang, bukan dapat menyelesaikan persoalan pengangguran, melainkan malah akan menimbulkan pengangguran baru.
“Jika hal itu dipaksakan khawatir dampaknya akan sangat buruk bagi Karawang,” pungkasnya. (iql)
BACA SEBELUMNYA : Setelah Didesak Massa Aksi Buruh, Akhirnya Bupati Cellica Setujui Kenaikan UMSK
