BaskomNews.com – Lembaga Independent Pelopor Bangsa (LIPB) Distrik Karawang mendorong PT Pertamina untuk mendata dampak bencana bocornya pipa PHE ONWJ melalui tiga zonasi.
Pertama zonasi laut, karena sangat kental berhubungan dengan konservasi ekosistem alam yang notabenenya wadah bagi masyarakat sekitar mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari.
Kedua zonasi pantai yang merupakan obyek wisata dikelola oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan untuk pembangunan.
Ketiga zona ekonomis lahan kepemilikan tambak dan sawah yang sangat vital lantaran bersentuhan langsung, karena modal untuk merawat dan mengelolanya dari pribadi uang masyarakat.
Oleh karenanya, LIPB Distrik Karawang menegaskan, agar PT Pertamina segera membuat tim kajian yang real, jangan terkesan dengan memberikan kompensasi kepada warga lalu menganggap persoalan sudah selesai.
“Nilai konpensasi yang diberikan PT Pertamina harus sesuai kajian khusus, tidak bisa hanya sekedar versi pemerintah atau warga. Artinya, PT Pertamina jangan terkesan dengan memberikan kompenasasi, tapi hanya meredam persoalan bocornya pipa di perairan Karawang,” tutur Direktur LIPB Distrik Karawang, Sutrisna.
Atas persoalan ini, LIPB Distrik Karawang juga akan mendalami persoalan bocornya pipa PT Pertamina di perairan Karawang ini dengan menghadirkan pakar yang ahli di bidangnya. “Kami akan mendalami, mengkaji dan mendorong permasalahan yang sudah merugikan masyarakat Karawang utara ini dengan menghadirkan para akademisi,” kata Sutrisna.
Setelah mendapatkan kajian yang konkret, hasilnya akan disampaikan langsung ke LIPB Nasional untuk segera menentukan sikap apa yang akan dilakukan kedepannya.
“Hasil kajian yang nantinya sudah kami dapatkan di lapangan, secepatnya akan langsung kami sampaikan ke Deputi LIPB nasional,” tandasnya. (zay)
BACA SEBELUMNYA : Demonstrasi, Sekda Terima Kado Limbah Minyak Pertamina
