BaskomNews.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Karawang menganggap, jika rangkap jabatan H. Acep Jamhuri yang menjabat Sekda dan Plt Kadis PUPR Karawang tidak masalah.
Bahkan, BKPSDM mengklaim jika rangkap jabatan tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah), karena alasan sebelumnya Acep Jamhuri merupakan Kepala Dinas OPD terkait (PUPR).
“Penunjukan beliau (Acep Jamhuri) sebagai Plt tidak begitu berpengaruh terhadap kinerja OPD-nya. Karena dari aspek tupoksi dan anggaran tidak ada dampaknya. Apalagi beliau sebelumnya memang menjabat di sana. Hubungan kerja dengan bawahannya di OPD tersebut tidak ada kendala, sehingga kinerja OPD tersebut tidak terganggu,” kata Sekretaris BKPSDM Karawang, Jajang Jaenudin, saat dikonfirmasi melalui via Whatsapp, Kamis (3/10/2019).
Adapun untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bapenda yang sampai saat ini statusnya masih Plt juga, Jajang mengaku jika saat ini BKPSDM tengah melakukan persiapan terkait seleksi terbuka JPT (Jabatan Pimpinan Tertinggi) Pratama.
“Kita lagi mapping persiapan seleksi terbuka JPT Pratama,” singkat Jajang.
Namun saat disinggung sejauh mana proses persiapan JPT Pratama, sampai berita ini masuk meja redaksi, Jajang belum kembali memberikan keterangan resminya.
Sebelumnya diberitakan, posisi rangkap jabatan H. Acep Jamhuri sebagai Sekda Karawang dan Plt Kepala Dinas PUPR Karawang ini mulai jadi sorotan publik. Pasalnya, sudah dua bulan posisi rangkap jabatan ini terus dibiarkan. Dikhwatirkan dapat mempengaruhi roda pemerintahan Karawang dalam hal realisasi/penyerapan APBD Perubahan 2019. Terlebih, saat ini diketahui masih ada dua kekosongan kepala OPD di Karawang, yaitu posisi Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bapenda yang posisinya masih berstatus Plt.
Tak luput, persoalan rangkap jabatan ini juga dipertanyakan Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra DPRD Karawang. (iql)
BACA SEBELUMNYA : Sudah 2 Bulan, Rangkap Jabatan Acep Jamhuri Mulai Dipertanyakan?
