Geladi Kotor Pelantikan Presiden-Wakil Presiden
Foto Detik.
BaskomNews.com – MPR menggelar geladi kotor pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Rangkaian acara dijalankan lengkap dan pihak-pihak yang terlibat diperankan oleh model peraga.
Geladi kotor dilaksanakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2019). Pelatihan dimulai sekitar pukul 14.10 WIB dan disaksikan langsung oleh Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono.
Simulasi pelantikan ini diawali dengan datangnya presiden, wakil presiden, serta wakil presiden terpilih bersama para pimpinan MPR. Mereka lantas menempati tempat duduk yang telah disiapkan di panggung.
Tempat duduk untuk Joko Widodo (Jokowi) disiapkan di bagian kanan panggung, sementara tempat duduk untuk Ma’ruf Amin dan Jusuf Kalla (JK) berdampingan di bagian kiri panggung.
Simulasi pelantikan dibuka oleh model peraga yang memerankan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta.
Setelah itu, presiden dan wakil presiden terpilih diambil sumpahnya. Keduanya lalu menandatangani berita acara pelantikan dan didampingi oleh seluruh pimpinan MPR.
Begitu selesai, mereka kembali ke tempat duduk. Saat inilah Ma’ruf dan JK bertukar tempat dari kursi mereka semula.
Model peraga yang memerankan Jokowi lalu menyampaikan pidato awal masa jabatan. Acara kemudian ditutup dengan pembacaan doa dan kembali menyanyikan Indonesia Raya.
Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan geladi kotor hari ini dimaksudkan agar ada simulasi sehingga agenda pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan lancar. Dia ingin agenda pelantikan yang akan digelar pada Minggu, 20 Oktober 2019 mendatang bisa sukses terlaksana.
“Tahapan-tahapan tadi yang masih merasa canggung dalam memainkan peran, ada hal-hal yang mungkin secara protokoler harus kita review, tentu dalam geladi kotor ini. Supaya nanti semuanya berjalan khidmat, agung, karena ini adalah perhelatan pergantian kepemimpinan nasional lima tahun sekali,” ujar Ma’ruf Cahyono di lokasi.
“Dan MPR memang memiliki wewenang untuk melakukan itu. Saya kira sukses tidak hanya dilakukan secara konstitusional, tapi juga secara tata upacara,” pungkasnya.(Detik)
