Wagub UU Dilaporkan ke Polda, Ini Tanggapan Ridwan Kamil
Wagub Jabar, UU Ruzhanul Ulum.
BaskomNews.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara mengenai kasus dugaan penipuan yang dilakukan wakilnya Uu Ruzhanul Ulum. RK berharap kasus tersebut tidak menghambat kinerja Uu dalam pembagian tugas membangun Jabar.
RK berharap perkara hukum yang melibatkan Uu bisa diselesaikan sesuai koridor hukum berlaku. Tentunya ia berharap persoalan ini bisa segera tuntas. “Jadi mudah-mudahan semua bisa clear, saya harapkan yang terbaik dari situasi ini,” ucap RK di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Rabu (27/11/2019).
Menurutnya, tugas Uu cukup berat dalam pembangunan di Jabar. Ia tidak ingin adanya persoalan hukum ini mengganggu konsentrasi Uu dalam menjalankan tugasnya sebagai Wagub Jabar. “Mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi sebagai kedinasan,” tutur dia.
Ia mengaku belum berkomunikasi langsung dengan Uu mengenai kasus hukum yang kini berproses di Polda Jabar tersebut. “Belum komunikasi. Baru baca berita saja,” ujar RK.
Seperti diketahui, Uu dilaporkan seorang kontraktor bernama Budi Santoso ke Polda Jabar pada 2018. Kasusnya sempat dihentikan penyidik karena tak memiliki bukti kuat. Namun Budi kembali mendatangi Polda Jabar dengan membawa bukti-bukti baru.
“Kasusnya ini tahun 2017. Kami sudah lapor di tahun 2018 dan sempat dihentikan. Kemarin (penyidik) bilang tidak ada tindak pidananya. Sekarang kami punya data baru,” ucap Herry Kurniawan, kuasa hukum Budi Santoso, di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (26/11/2019).
Sementara itu, Budi menuturkan dugaan penipuan ini berawal saat dia ditunjuk langsung Uu, yang pada 2017 masih berstatus Bupati Tasikmalaya. Budi diberi surat keterangan Bupati Tasikmalaya untuk merenovasi 13 proyek di Kabupaten Tasikmalaya.
Proyek itu terdiri atas renovasi Masjid Agung Baiturrahman, renovasi islamic center, kantor Yayasan Ar-Ruzhan, rest area di Gentong, landmark bertulisan ‘Allah Maha Besar’ di Jalan Ciawi, hingga rumah tinggal pribadi.
“Total ada 13 proyek pemerintah dan enam proyek swasta pribadi Pak Uu. Kebetulan saya arsitek, jadi kami mendesain semua detail engineering design (DED), gambarnya sudah lengkap dan produknya mereka terima, tapi tak ada satu pun yang dibayar. Nilainya Rp 3,9 miliar,” ucap Budi. (Detik)
