BaskomNews.com – Adanya kegiatan pembangunan seluas 5 hektar di Jalan Sudirman Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang dipertanyakan Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila PAC Kotabaru.
Sebagai social control, rombongan Ormas PP PAC Kotabaru yang dikomandoi oleh Heri Iwel, langsung mendatangi kegiatan pembangunan yang menggunakan alat berat tersebut.
“Kehadiran kami ke lokasi kegiatan pemerataan bangunan ini hanya untuk mempertanyakan tujuan kegiatan tersebut,” kata Ketua PP PAC Kotabaru, Heri Iwel kepada BaskomNews.com, Jum’at (02/10/2020).
Menurut Iwel, sejumlah bangunan tua yang berdiri di lahan dengan luas 5 hektar tersebut patut dipertanyakan kegiatannya. Karena selain melibatkan sejumlah alat berat, kegiatan pemerataan tersebut rupanya memiliki tujuan yang di luar dugaan.
“Setelah kami pertanyakan kepada penanggungjawab kegiatan di lokasi pemerataan bangunan tua tak terpakai itu, rupanya akan segera berdiri bangunan supermarket supermegah di atas lahan seluas 5 hektar itu,” ungkapnya.
Dari informasi yang dihimpun, bangunan supermarket atau mall yang dikabarkan akan berdiri supermegah tersebut, kegiatan pemerataan itu langsung berhenti pasca didatangi Ormas PP PAC Kotabaru.
“Pihak mereka berjanji akan menghentikan kegiatannya dan menarik alat beratnya juga,” ucapnya.
Bukan tanpa sebab, sambung Iwel, pihaknya merasa heran dengan adanya kegiatan pemerataan bangunan tua tak terpakai. Usut punya usut, pihak yang melakukan kegiatan pemerataan tersebut langsung akan melakukan kegiatan pembangunan supermarket atau mall tanpa mengantongi dokumen perizinan apapun.
“Setelah kami konfirmasi dan pertanyakan hal tersebut, kami langsung memberikan himbauan kepada pihak penanggung jawab kegiatan itu untuk menghentikan kegiatannya di lokasi tersebut,” jelasnya.
“Sebab, kami meminta kepada pihak tersebut untuk tertib administrasi dengan mengantongi sejumlah dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu, pihak penanggung jawab kegiatan pemerataan itu pun mengiyakan himbauan kami untuk memenuhi atau mengantongi sejumlah dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” pungkasnya. (CR1)
