BaskomNews.com – Banyak perizinan pembangunan perumahan yang tidak diketahui oleh Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana. Sampai-sampai Cellica pun mengeluh.
Demikian diungkapkan Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari (Kang Jimmy), pasca selesai menggelar rapat dengan Bappeda, DPMPTSP, DLHK, PRKP, Dinas Pertanian, BPN Karawang, Asda I, camat, kades, serta beberapa pengembang perumahan di Karawang, di ruangan rapat Bappeda, Kamis (2/11).
Menurut Kang Jimmy, ada miss interpretasi mengenai pemahaman pengembangan kawasan perkotaan di Karawang. Sehingga pertumbuhan pembangunan properti yang ada tidak terkontrol dan tidak mengindahkan lahan teknis pertanian yang produktif.
“Harusnya pengembangan kawasan perkotaan melalui pembangunan properti itu dilakukan step by step. Jangan asal bangun perumahan begitu saja. Saya sudah lapor bupati, bupati juga mengeluh karena banyak perizinan perumahan yang bupati tidak tahu,” tutur Kang Jimmy.
Pasca rapat dengan para pengembang perumahan ini, sambung Kang Jimmy, mau tidak mau para pengembang perumahan harus menghentikan sementara waktu pembangunannya. Yaitu sampai dengan para pengembang menandatangani kesepakatan untuk mematuhi aturan pembangunan perumahan yang ditetapkan Pemkab Karawang.
“Sekarang izin pembangunan perumahan di stop semua sampai mereka menandatangi suatu pernyataan. Khususnya point mengenai kesediaan pengembang untuk membangun fasos-fasum terlebih dahulu, sebelum melakukan pembangunannya,” papar Kang Jimmy.
Sambil menunggu proses Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang masih dibahas, kata Kang Jimmy, untuk sementara penentuan titik koordinat lahan yang boleh atau tidak untuk dibangun perumahan ditentukan oleh BKPRD.
“RDTR kan lama prosesnya. Jadi untuk sementara penentuan titik koordinator oleh BKPRD. Masa kemarin saja kita sidak di Lemahmulya semua titik dijadikan perumahan. Ya kalau tidak diatur begitu bisa habis lahan pertanian,” pungkas Kang Jimmy.(king)
