Soal Anggaran ke Jepang, Kadisparbud Dianggap Asal Nyeplak, Ini Pernyataan Ketua Komite SMPN 1 Karawang
“Sebenarnya itu agenda kami (ke Jepang). Kami memenuhi undangan yang sebelumnya mereka (perwakilan Jepang) datang kesini”
BaskomNews.com – Ke Jepang bawa tim angklung SMPN 1 Karawang, Pemkab Karawang hanya menganggarkan dana sebesar 600 juta. Itupun hanya dalam bentuk akomodasi. Dan pernyataan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Parbud) Karawang, Okih Hermawan, yang menyebut soal anggaran sebesar Rp 1 miliar, dianggap asal nyeplak.
Ketua Komite SMPN 1 Karawang, Syukur Mulyono, kepada wartawan blak-blakan soal kronologi hingga anggaran keberangkatan tim angklung SMPN 1 Karawang.
“Sebenarnya, keberangkatan ke Jepang itu, merupakan agenda SMPN 1 Karawang. Kita sudah jauh-jauh hari merencanakan ini. Dan kedatangan tim angklung SMPN 1 Karawang ke Jepang itu merupakan undangan dari pihak negara setempat,” ujar Syukur Mulyono, di ruang Kepala SMPN 1 Karawang, Senin (27/11/2017).
Dikatakan dia, agenda tim angklung SMPN 1 Karawang ke Jepang, berawal dari kedatangan utusan dari Gubernur Osaka dan Wali Kota Sakai ke SMPN 1 Karawang pada bulan April 2017.
Saat kunjungan itu, mereka disuguhkan berbagai kreasi kesenian dari anak-anak SMPN 1 Karawang, salah satunya, angklung.
“Melihat angklung, mereka terkesan. Kemudian mengundang kami untuk kesana (Jepang), sekaligus membawa tim angklung, dan mereka juga ingin memperkenalkan angklung disana,” lanjut Syukur Mulyono.
Setelah itu, perwakilan Jepang itu mendatangi Bupati Karawang. “Mungkin mereka juga mengundang Bu Bupati untuk kesana,” tambah Syukur Mulyono.
Dari sana, sambung Syukur Mulyono, pihak SMPN 1 Karawang mengajukan proposal bantuan anggaran kegiatan kepada Pemkab Karawang. Hingga muncullah anggaran yang disepakati, sebesar Rp 600 juta.
“Hanya saja, anggaran itu tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan akomodasi selama di Jepang. Seperti penginapan, transportasi dan makan,” ucap Syukur Mulyono.
Karena hanya dalam bentuk akomodasi, papar Syukur Mulyono, pihaknya kemudian melakukan musyawarah dengan para orang tua siswa, yang tergabung dalam tim angklung. Hingga disepakati, biaya ongkos anak-anak, satu orangnya Rp 11 jutaan.
“Anggaran yang kami ajukan tuh sebesar Rp 1,2 miliar. Tapi yang disetujui sebesar Rp 600 juta, itupun hanya dalam bentuk akomodasi. Kami tak melihat wujud uangnya,” kata Syukur Mulyono.
Lalu kemudian, tambah dia, ketika berangkat bareng dengan rombongan Bupati, Disparbud, Disdikpora, dewan dan sejumlah pihak lain, itu di luar agendanya.
“Yang jadi pertanyaan sekarang, biaya rombongan Bupati, beserta dewan ke sana (Jepang), itu anggarannya dari mana? Kalau include dari anggaran Rp 600 juta itu, ya ironis. Masa sih pejabat dibiayai APBD sementara anak-anak bayar sendiri,” katanya.
Syukur Mulyono juga menyayangkan pernyataan Kadisparbud Karawang, Okih Hermawan yang asal menyebut soal anggaran ke Jepang Rp 1 miliar.
“Aneh aja, kepala dinas kok asal nyeplak soal anggaran. Harusnya dia lebih hati-hati dan memberikan pernyataan yang benar, akurat. Namanya anggaran, setiap digitnya itu harus pasti dan harus dipertanggungjawabkan,” katanya. (SiD)
