Karawang 2 Kali Dapat WTP, Apakah “Keberhasilan” Pemerintahan CELLICA-JIMMY?

“Saya kira tidak sepenuhnya WTP itu bisa dikatakan prestasi. Kalau pemerintahan Cellica-Jimmy mau dianggap berhasil dengan dasar opini WTP, saya kita mereka harus ngaca dulu sebelum ngomong ke publik,”

BaskomNews.com – Dalam dua tahun terakhir, secara berturut-turut Pemkab Karawang di bawah kepemimpinan Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana dan Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari menyandang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD).

Apakah opini WTP yang didapatkan Pemkab Karawang tersebut sudah bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan Cellica-Jimmy selama 3 tahun ke belakang?. Pasalnya, dalam beberapa kali kesempatan, Bupati Cellica sendiri sering menyebut keberhasilan pemerintahan yang dipimpinnya berdasarkan opini WTP yang diraihnya.

Termasuk dalam kesempatan pemaparan di Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karawang Tahun 2017, pada Senin 23 April 2018 lalu, Bupati Cellica kembali “membanggakan diri” pemerintahannya, karena dua tahun berturut-turut telah mendapatkan opini WTP dari LHP LKPD.

Menyikapi tolak ukur keberhasilan pemerintahan Cellica-Jimmy melalui opini WTP ini, praktisi hukum dan pengamat pemerintahan Karawang, Asep Agustian SH, MH berpendapat, jika opini WTP yang didapatkan pemerintahan kabupaten/kota tidak sepenuhnya bisa dijadikan dasar keberhasilan suatu pemerintahan.

Karena menurut Asep Agustian, opini WTP sendiri merupakan penghargaan yang lebih kepada tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang sifatnya lebih kepada administratif pemerintahan. Karena ditegaskan Asep, tidak sedikit pemerintahan kabupaten/kota yang menyandang opini WTP, namun tingkat kepuasan publik pembangunan dari masyarakatnya justru malah lemah.

Terlebih ditegaskan Askun (sapaan akrab), ada juga beberapa pemerintaham kabupaten/kota yang menyandang opini WTP, namun pada akhirnya banyak para pejabat pemerintahannya terjerat kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Saya kira tidak sepenuhnya WTP itu bisa dikatakan prestasi. Kalau pemerintahan Cellica-Jimmy mau dianggap berhasil dengan dasar opini WTP, saya kita mereka harus ngaca dulu sebelum ngomong ke publik,” tutur Askun, kepada BaskomNews.com, beberapa hari lalu.

Ditambahkan Askun, ia sendiri mengaku lebih sepakat jika tingkat keberhasilan suatu pemerintahan kabupaten/kota itu dinilai dari tingkat “kepuasaan publik” hasil pembangunannya dari berbagai sektor, yaitu seperti sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan lain sebagainya.

“Saya akan katakan pemerintahan Cellica-Jimmy itu berhasil, kalau di Karawang tidak ada lagi masyarakat yang menjerit jalan rusak, sekolah rusak, susah cari kerja, biaya pendidikan murah atau bahkan gratis, biaya kesehatan murah, para seniman dan budayawan diperhatikan, serta beberapa sektor pembangunan lainnya, yang dimana ekses kebijakan pemerintahannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Askun.

“Ini kok baru dapat opini WTP saja sudah bangga. Memangnya masyarakat kecil ngerti WTP apa. Memangnya masyarakat kecil butuh opini WTP apa, tidak kan!. Padahal keinginan masyarakat tuh gak muluk-muluk. Masyarakat cuma pengen jalan bagus, biaya pendidikan dan kesehatan murah, dan mereka bisa bekerja untuk membiayai kehidupannya. Sudah itu saja, jangan jauh-jauh ke opini WTP,” sindir Askun.

Ditambahkan Askun, ia juga mengaku tidak mengerti mengapa setiap kali dirinya mengkritisi pemerintahan Cellica-Jimmy, mantan parpol koalisi Cellica-Jimmy khususnya Partai Demokrat selalu reaktif dan terkesan seperti tidak ingin dikritisi publik.

“Beberapa waktu lalu saya mengkritisi Cellica-Jimmy yang saya anggap cuma bisa PHP (Pemberi Harapan Palsu) kepada masyarakat. Eh, tiba-tiba Sekjen Partai Demokrat Nana Kustara langsung reaktif membantah pernyataan saya tersebut. Katanya masyarakat yang mana. Dia (Nana Kustara, red) saya bukan masyarakat apa,” timpal Askun.

Menyikapi persoalan ini, Askun juga meminta kepada pemerintahan Cellica-Jimmy untuk tidak antipati terhadap otokritik yang ada, jika saja pemerintahan Cellica-Jimmy ingin membuktikan kinerja pemerintahannya yang baik kepada masyarakat disisa masa pemerintahannya.

“Ini gimana pemerintahan mau berjalan baik, kalau bupati dan wakil bupatinya saja sudah tidak akur begini. Mau diakui atau tidak, emang kenyataannya begitu kok,” kata Askun.

Pemerintahan Cellica-Jimmy 2 Kali Berturut-turut Menyandang Opini WTP

Dari sejak 2016, Pemkab Karawang telah menunjukkan prestasinya dalam menjalankan administrasi keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Cellica, Pemkab Karawang kembali menyandang opini WTP atas LHP LKPD.

Salah satunya pada 5 Juni 2016 lalu, yaitu dimana pengumuman LHP LKPD dan opini WTP diberikan langsung oleh Kepala Kantor BPK Provinsi Jabar, Arman Syifa kepada Bupati Cellica dan Ketua DPRD Karawang, H. Toto Suripto, di aula Gedung BPK Provinsi Jabar, Jalan Moch. Toha No. 164, Kota Bandung.

Melalui kesempatan itu, Bupati Cellica mengaku bangga dan sangat mengapresiasi atas kerja keras seluruh pemangku kebijakan di Karawang, karena telah mampu mencapai hasil Opini WTP. “Saya berharap kepada selururuh pemangku kebijakan agar terus meningkatkan kinerja untuk mewujudkan Visi Kabupaten Karawang yang mandiri, maju, adil dan makmur,” kata Cellica, waktu itu.

Termasuk pada Senin 23 April 2018, dalam sambutannya di dalam Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2017, Bupati Cellica kembali terlihat banggsa dengan opini WTP yang didapatkannya pada Tahun Anggaran 2017.

Opini WTP Tidak Menjamin Pemerintahan yang Bersih

Pada 31 Mei 2017 lalu, Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan jual beli predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) membawa borok audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya ada enam kasus suap melibatkan 23 auditor BPK sejak 2005 hingga 2017. Mereka menerima suap agar berkenan memberi opini WTP terhadap laporan keuangan lembaga-lembaga pemerintah.

Febri Hendri, peneliti dari ICW, mengatakan bahwa penangkapan oleh satgas KPK membuka kotak pandora sistem pengawasan yang macet dalam tubuh BPK. Apalagi mkatanya, audit laporan keuangan rawan suap bagi para auditor BPK, karena banyak kementerian atau lembaga, serta pemerintah kabupaten/kota plus provinsi menginginkan predikat WTP.

“Karena ditarget begitu, mereka berusaha ingin mencapai itu,” kata Febri, kepada Tirto di kantor ICW, bilangan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).

Lewat opini kinclong dari BPK, lembaga pemerintah atau pemerintahan daerah tersebut dianggap telah berhasil menjalankan reformasi birokrasi. Penilaian ini dipakai sebagai garansi bahwa para birokrat telah membangun sistem tata kelola pemerintah yang baik. Faktanya, sebagaimana penelusuran redaksi Tirto, sangat berkebalikan.

Hendri menegaskan, bahwa opini WTP tidak serta-merta menjamin kementerian atau pemerintah daerah bersih dari indikasi penyimpangan anggaran. “Ketika ada masyarakat mengkritik, mereka keluarkan predikat WTP. Predikat WTP tidak serta-merta bahwa institusi itu bebas dari korupsi,” ucap Hendri.(***)

Tim Redaksi BaskomNews.com

Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Cellica-Jimmy