Opini WTP Jangan Dijadikan Barometer Keberhasilan Pemerintah Daerah

“Kita bisa lihat dari hasil paripurna DPRD kemarin lalu, tentang penetapan hasil LKPJ dimana sebagian besar Anggota DPRD mengkritisi hasil capaian kinerja yang dilakukan eksekutif”

BaskomNews.com – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil Laporan Pemeriksaan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP-LKPD) Kabupaten Karawang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu, jangan dijadikan sebagai indikator utama dalam keberhasilan Pemerintahan Daerah.

Sebab masih banyak indikator lain yang lebih penting dari sekedar predikat tersebut. Hal ini diujarkan oleh Deki Transpale S.IP, salah satu pemerhati Pemerintahan Kabupaten Karawang.

Dirinya juga mempertanyakan hasil predikat WTP yang diberikan oleh BPK Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Karawang apakah sudah sesuai. Pasalnya, masih terdapat beberapa permasalahan dalam bentuk temuan penggunaan anggaran, dan beberapa capaian hasil kinerja dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mencapai target.

“Kita bisa lihat dari hasil paripurna DPRD kemarin lalu, tentang penetapan hasil LKPJ dimana sebagian besar Anggota DPRD mengkritisi hasil capaian kinerja yang dilakukan eksekutif, serta kita juga bisa saksikan beberapa mega proyek yang sampai saat ini tidak bisa terselesaikan (mangkrak),” kata Deki.

Seharusnya, sambung Deki, laporan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak eksekutif (Bupati) selaku pelaksana daerah dengan mengajak semua OPD untuk terus menjaga kinerja, kedisiplinan administrasi keuangan, berpegang teguh atas komitmen dan fokus terhadap pekerjaan.

Bukan hanya itu saja, lanjutnya, apakah dalam proses penilaian benar-benar sudah memenuhi sedikitnya 7 (tujuh) unsur penting. Seperti, Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

“Apabila dalam proses penilaian yang dilakukan tidak memenuhi unsur, dan banyak temuan-temuan permasalah dalam hal ini penggunaan keuangan, maka menjadi suatu hal yang wajib untuk dipertanyakan kembali.” ujarnya.

Satu hal yang harus diperhatikan dan dipahami oleh kita semua, lanjutnya, apabila ada sebuah pernyataan atau opini bahwa hasil capaian predikat WTP merupakan keberhasilan utama dari pembangunan daerah, itu tidak benar adanya, sebab WTP hanya bagian kecil indikator pendukung keberhasilan, sebab diluar sana masih ada indikator lainnya yg lebih berarti, salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Salah besar kalau WTP itu dijadikan barometer utama dalam keberhasilan Pemerintahan Daerah,” pungkasnya. (red)