Masih Pagi, Rumah Dinas Kang Jimmy Sudah Dikepung Operator Sekolah, Ada Apa?
“Saya atas nama perwakilan operator sekolah meminta agar pak haji (wakil bupati, red) bisa mengabulkan tuntutan kami”
BaskomNews.com – Masih pagi sekali, Rumah Dinas Wakil Buparti Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari (Kang Jimmy) sudah dikepung ratusan operator sekolah, Senin (2/4/2018).
Kedatangan para operator sekolah ini menuntut kesejahteraan. Pasalnya saat ini, para operator sekolah hanya mendapatkan honor yang kurang layak, yaitu sekitar Rp 200 ribu sampai Rp 400 ribu.
“Saya atas nama perwakilan operator sekolah meminta agar pak haji (wakil bupati, red) bisa mengabulkan tuntutan kami,” tutur Karya, salah seorang operatior saat menyampaikan aspirasinya kepada Kang Jimmy, Senin (2/4/2018).
Dikatakan Karya, selama ini para operator sekolah kebingungan akan menyampaikan aspirasi kepada siapa. Bahkan para operator sempat mengaku kepada kepala sekolah, namun tak kunjung ada realisasi atas tuntutannya. “Kami juga meminta agar ada SK yang jelas agar legalitas kami diakui,” katanya.
Melalui kesempatan ini, Kang Jimmy menyampaikan, bahwa apa yang terjadi hari terhadap para operator sekolah adalah sebuah kedzoliman sistem. “Ini adalah kedzoliman sistem, bagaimana caranya orang dengan gaji Rp 200 hingga 400 ribu bisa menghidupi keluarganya,” katanya.
Menyikapi persoalan ini, Kang Jimmy mengaku akan berupaya meningkatkan kesejahteraan para operator sekolah dengan cara berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Karawang.
“Maka dari itu saya mohon dengan hormat kepada Dinas Pendidikan, agar bisa memenuhi permintaan mereka,” timpal Kang Jimmy.
Menjawab permintaan dari Kang Jimmy, Sekretaris Dinas Pendidikan Karawang, Nandang mengatakan, jika kemarin pihaknya baru saja mengumumkan SK para guru dengan kategori 2.
Sementara untuk guru honor, baik guru SD, PAUD dan tenaga operator masih sedang dilakukan pengecekan, agar bisa di SK-kan oleh Dinas Pendidikan Karawang nantinya. “Kami sedang mendetek (pengumpulan data) keberadaan guru honor dan tenaga operator agar secepatnya di SK-kan,” katanya.
Adapun terkait honor para tenaga operator, Nandang mengaku bahwa Dinas Pendidikan sedang menghitung untuk kenaikan honornya. “Saya bersama wakil bupati terus memperjuangkan untuk kesejahteraan para guru honor dan tenaga operator,” katanya.
Akan tetapi kata Nandang, tidak boleh ada operator sekolah yang merangkap. Karena masalahnya nanti berkaitan dengan legalitas yang harus dipilih salah satu.
“Kaitan dengan legalitas, tidak boleh ada yang dobel, jika SK-nya sudah kategori 2 tidak boleh lagi di SK-kan tenaga operator. Karena ini berkaitan dengan anggaran nantinya,” pungkas Nandang.(pls)