BaskomNews.com – Guru honorer di Kabupaten Bekasi saat ini sudah mendapat titik terang. Pasalnya, Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) sudah bertemu dengan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.
Saat pertemuan pada hari Rabu (9/10/2018), FPHI dan Bupati Bekasi menyepakati tujuh point bagi guru honorer.
Tujuh point itu adalah :
- FPHI Korda Kabupaten Bekasi atas nama seluruh Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Bekasi, sangat memberikan Apresiasi kepada ibu Bupati yang telah merespon tuntutan Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Bekasi dengan dilakukannya beberapa tahapan sebagai langkah awal untuk penerbitan SK untuk Tenaga Honorer.
- Bupati bersedia menerbitkan SK Honorer secara bertahap melalui mekanisme yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, dengan dilakukannya Verifikasi, Validasi Data dan akan dilaksanakannya Uji Kompetensi bagi Guru di SDN dan SMPN di Kabupaten Bekasi.
- Semua honorer Guru dan Tenaga Kependidikan harus mengikuti tahapan-tahapan, dan mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Semua proses yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi akan terus dikawal, hingga SK yang dimaksud diterbitkan.
- Dipastikan Jasa Tenaga Kerja bulan Juli dan Agustus akan ditransfer paling lambat Hari Rabu, 10 Oktober 2018.
- Ibu Bupati menjamin tidak akan ada Pemberhentian Tenaga Honorer yang dilakukan oleh Kepala Sekolah selaku pimpinan disekolah masing-masing.
- Rencana Aksi Damai Jilid 2 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis – Rabu, tanggal 11 – 17 Oktober 2018 akan ditangguhkan sampai dengan proses, dan mekanismenya selesai dilakukann oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, hingga SK yang dimaksud diterbitkan.
Kesepakatan itu berdasarkan hasil pertemuan pengurus Koordinator Daerah (Korda) dan Koordinator Kecamatan (Korcam) FPHI dengan Bupati Bekasi, di rumahnya.
Dengan disepakatinya tujuh point tersebut, Ketua Korda FPHI Kabupaten Bekasi, Arif Maulana berharap dapat membawa angin segar bagi guru honorer, dan dapat terealisasikan dengan segera. (cid)
