Ternyata Gegara Pangkas Anggaran DAK Pendidikan, Bupati Cianjur Kena OTT KPK
“Duit itu dibagi-bagi ke sejumlah orang, sedangkan Irvan sendiri mendapat jatah sekitar Rp 3,276 miliar”
BaskomNews.com – KPK amankan uang pecahan Rp 20 ribu sampai Rp 100 ribu saat operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar. Uang itu disebut KPK dikumpulkan sejumlah kepala SMP.
Kini, sang Bupati telah dijerat KPK dengan sangkaan memangkas anggaran dana alokasi khusus (DAK) pendidikan, yang diajukan untuk 200 sekolah di Kabupaten Cianjur.
“Dari sekitar 200 SMP yang mengajukan, alokasi DAK yang disetujui adalah untuk sekitar 140 SMP di Cianjur,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan dikutip detik.com saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).
KPK pun sudah menjerat Irvan sebagai tersangka dengan dugaan menyunat anggaran DAK pendidikan yang totalnya Rp 46,8 miliar tersebut.
Dari total anggaran DAK pendidikan Kabupaten Cianjur, Irvan memotong 14,5 persen atau sekitar Rp 6,78 miliar. Duit itu dibagi-bagi ke sejumlah orang, sedangkan Irvan sendiri mendapat jatah sekitar Rp 3,276 miliar.
Orang yang mendapat jatah dan sudah menjadi tersangka dalam kasus ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin.
Selain itu, ada seorang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Tubagus Cepy Sethiady, kakak ipar Irvan, yang bertindak sebagai perantara. Namun Cepy tidak terjaring dalam OTT sehingga masih bebas saat ini. KPK pun mengimbau Cepy segera menyerahkan diri.
Dalam kasus ini, KPK juga mengungkap adanya kode atau sandi khusus. Kode itu diduga KPK merujuk pada Irvan. “Sandi yang digunakan adalah ‘cempaka’, yang diduga merupakan kode yang menunjuk Bupati IRM (Irvan Rivano Muchtar),” ujar Basaria.
KPK menyebut dana yang dipangkas Irvan dkk itu dapat digunakan sekitar 140 SMP di Cianjur untuk membangun fasilitas sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium, atau fasilitas lain. Namun, gegara perbuatan Irvan dkk itu, penggunaan uang tersebut menjadi tidak maksimal.
“Jelas yang menjadi korban adalah para siswa di Cianjur dan masyarakat yang seharusnya menikmati anggaran DAK tersebut secara maksimal,” tandas Basaria. (red/detik)