“Seharusnya kan keberadaan Forum CSR itu bisa memfasilitasi antara pemkab dengan perusahaan, terkait sosialisasi program pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan. Kalau keberadaan Forum CSR cuma untuk ngurusin limbah ngapain juga harus ada, bubarkan saja!,”
BaskomNews.com – Persoalan sekolah roboh dan sekolah rusak yang tak kunjung diperbaiki terus menjadi perbincangan masyarakat Karawang. Terlebih Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari sendiri sempat mengakui, jika pada APBD Tahun 2017 Pemkab Karawang tidak mengganggarkan perbaikan sekolah roboh dan sekolah rusak untuk infrastruktur Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sementara selama ini, Pemkab Karawang hanya mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tak sebanding dengan persoalan sekolah roboh dan sekolah rusak di Karawang.
Menyikapi persoalan ini, pemerhati pemerintahan Karawang, Asep Agustian SH, MH memiliki pandangan sendiri. Menurutnya, jika saja para pejabat Pemkab Karawang cerdas, maka sebenarnya persoalan sekolah rusak dan sekolah roboh tidak harus selalu mengandalkan APBD Karawang.
Melainkan bisa disiasati dengan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang bisa difasilitasi oleh Forum CSR yang sudah dibentuk Pemkab Karawang. “Kalau Pemkab duitnya gak cukup, ngapain harus maksain sih. Kan bisa pake dana CSR, saya pikir perusahaan pasti mau kok bantu pemerintah. Ini mah pemkab-nya aja yang gak niat,” tutur Asep Agustian SH, MH, kepada BaskomNews.com.
Praktisi hukum yang lebih akrab disapa Asep Kuncir (Askun) ini juga menyatakan, jika saja keberadaan Forum CSR yang sudah dibentuk Pemkab Karawang melalui Surat Keputusan (SK) bupati tak bisa berkontribusi dalam persoalan sekolah roboh dan sekolah rusak di Karawang, maka Askun meminta Forum CSR tersebut segera dibubarkan.
“Seharusnya kan keberadaan Forum CSR itu bisa memfasilitasi antara pemkab dengan perusahaan, terkait sosialisasi program pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan. Kalau keberadaan Forum CSR cuma untuk ngurusin limbah ngapain juga harus ada, bubarkan saja!,” tegas Askun.
Jika melihat kondisinya seperi ini, Askun juga menilai jika Bupati dan DPRD Karawang tingkat kepedulian terhadap pembangunan pendidikan sangat minim. Seharusnya pemerintah bisa lebih peka mengenai bagaimana mengambil sikap dengan cara menggandeng perusahaan untuk mengatasi persoalan sekolah roboh maupun sekolah rusak ini.
“Dari 1.500 lebih perusahaan di Karawang, saya yakin perusahaan pasti mau kok. Kenapa harus pusing-pusing ngandelin APBD sih. Kasian loh kalau anak-anak didik kita harus belajar di lantai atau setiap hari harus sekolah pake system shif segala. Mereka kan siswa, bukan karyawan perusahaan,” sindir Askun.
Kembali disindir Askun, saat ini bukan zamannya untuk pencitraan, jika saja kondisi masyarakatnya masih banyak yang mengeluh. “Mudah-mudahanan pemerintah dan DPRD terketuk hatinya. Coba bayangkan bagaimana kalau anak mereka sendiri yang belajar di gedung sekolah yang mau roboh,” tandas Askun.(red)
