“Sudah tiga kali kami mengajukan pembangunan jaling di jalan sekitar jembatan KW 5. Hal ini karena selain berada di jantung kota, jalan yang saat ini kecil itu kerap memicu pengendara cekcok mulut bahkan nyaris baku hantam,”
BaskomNews.com – Tak kunjung dibangunkan Jalan Lingkungan (Jaling) oleh Pemerintah Karawang, sejumlah masyarakat Dusun Kepuh Kalapa Dua, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat mengadu ke Ketua Komisi III DPRD Karawang.
Berdasarkan pantawan BaskomNews.com dalam hearing, kedatangan masyarakat ini diterima oleh Ketua Komisi III DPRD Karawang, Kabid Perencanaan Dinas PRKP, serta Camat Karawang Barat.
Ketua RT 004/017 dan juga sebagai tokoh masyarakat Kepuh, Wawan mengaku pihaknya sudah sering mengajukan agar jalan di wilayahnya itudibangunkan.
“Sudah tiga kali kami mengajukan pembangunan jaling di jalan sekitar jembatan KW 5. Hal ini karena selain berada di jantung kota, jalan yang saat ini kecil itu kerap memicu pengendara cekcok mulut bahkan nyaris baku hantam,” kata Wawan, saat menyampaikan keluhannya saat hearing dengan DPRD Karawang, Selasa (15/1/2019).
Sementara Lurah Karang Pawitan, Sampudin Dodo Wijaya memetakan kondisi di wilayahnya yang diajukan untuk dibangunkan jaling.
“Jalan sekitar jembatan KW 6 akses menuju 2 sekolah, SMA 6 sama SMP 8. Kecilnya jembatan tersebut berdampak seringnya tersendat dan menimbulkan kemacetan kendaraan. Bukan hanya itu jalan kecilnya jalan tersebut sering memicu cekcok, bahkan nyaris baku hantam antar pengendara. Permintaan pembangunan jaling dengan panjang jalan sekitar 1,5 meter dengan lebar jalan sekitar 4 meter,” katanya.
Menyikapi aduan masyarakat ini, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, Elievia Khrissiana menyambut baik atas kedatangan masyarakat Kepuh dan mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan beberapa instansi lain dan akan segera meninjau ke lapangan.
“Tadi kita sudah sama-sama dengarkan keluham masyarakat, tapi kita tidak bisa mengambil keputusan sekarang. Saya kira hanya pengajuan pembangunan jaling saja, makannya diundang PRKP namun ternyata ada hala-lain yang harus melibatkan PUPR dan juga PJT. Maka dari itu nanti kami akan koordinasi dengan PUPR dan PJT terkait bisa atau tidak dibangunkan jalan dengan lebar 4 meter di wilayah yang diminta masyarakat. Kemudian nanti kita akan turun ke lapangan meninjau langsung,” tandas Elievia. (bal)
