“Bagaimana kalau besok anggaran kontraktual ini kita berikan kepada camat dan muspika, biar masing-masing punya tanggungjawab. Dari pada anggaran ini diberikan kepada orang yang sebelumnya sering mengkritisi DLHK, tiba-tiba diberikan kontrak kerja sama pengelolaan sampah”
BaskomNews.com – Meskipun terbilang memiliki anggaran yang besar, pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang dinilai belum maksimal.
Demikian disampaikan Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari (Kang Jimmy), saat memfasilitasi 5 Muspika (Jayakerta, Tirtajaya, Cibuaya, Batujaya dan Pakisjaya) untuk melakukan audiensi dengan DLHK, terkait keluhan pengelolaan sampah, khususnya di sepanjang jalur irigasi sekunder Batujaya sampai Pakisjaya, Kamis (14/2/2019), sekitar pukul 10.30 WIB, di kantor DLHK Karawang.
Menurut Jimmy, secara prinsip penanganan sampah di Karawang masih jauh dari apa yang diharapkan. Dirinya sendiri mengaku tidak pernah tahu dengan pasti berapa sebenarnya anggaran yang ada di DLHK untuk dimanfaatkan pada sektor kebersihan. Karena Jimmy mengaku tidak pernah mendapatkan laporan dari DLHK soal anggaran tersebut. Namun secara anggaran global karena dirinya sebagai ketua partai (Ketua DPC PKB Karawang, red), Jimmy mengaku jika anggaran pengelolaan sampah di DLHK cukup besar.
Secara umum, sambung Jimmy, pengelolaan sampah yang dilakukan DLHK masih ‘jauh panggang dari pada api’. Yaitu tentang bagaimana semerawutnya sampah di Pasar Cikampek, Rengasdengklok, Karawang, Johar, sampai sampah di setiap pasar tradisional lain.
“Mohon maaf, di pinggir rumah dinas saya juga sampah berserakan menimbulkan bau kurang sedap. Sok sekarang siapa yang berani bilang pengelolaan sampah pasar sudah maksimal. Sampah di pasar-pasar masih berserakan begitu. Kalau ada orang yang berani ngomong pengelolaan sampah sudah bener, suruh menghadap saya orangnya, mau saya kasih obat mata,” sindir Jimmy, saat beraudiensi dengan DLHK Karawang.
Atas persoalan ini, Jimmy mempertanyakan apakah pengelolaan sampah yang sudah dilakukan DLHK sudah terstruktur dan masif, atau dilakukan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga. Jika pengelolaan sampah dikerja samakan dengan pihak ketiga hasilnya masih seperti ini, Jimmy menyarankan DLHK agar anggarannya diberikan kepada Muspika setempat untuk mengelola.
“Bagaimana kalau besok anggaran kontraktual ini kita berikan kepada camat dan muspika, biar masing-masing punya tanggungjawab. Dari pada anggaran ini diberikan kepada orang yang sebelumnya sering mengkritisi DLHK, tiba-tiba diberikan kontrak kerja sama pengelolaan sampah. Masih mending kalau kerjanya bagus, ya hasilnya sekarang mana,” sindir Jimmy lagi.
Khusus untuk sampah eceng gondok di sepanjang saluran irigasi Batujaya sampai Pakisjaya, Kang Jimmy menyebut jika persoalan sampah ini tidak bisa hanya sekedar diangkat dari kali yang kemudian ditumpuk kembali di pinggir kali.
Oleh karenanya, Jimmy meminta kepada camat setempat untuk mencari orang yang bisa mengelola sampah eceng gondok untuk kemudian diolah menjadin barang ekonomis seperti tas, ikat pinggang atau kerajinan tangan lainnya yang terbuat dari eceng gondok. “Tugasnya pak camat cari orang yang bisa mengelola eceng gondok. Gak sulit kok, sulit itu kalau kita gak mau berusaha,” pinta Jimmy.
Di tempat yang sama, Kepala DLHK Karawang, Wawan Setiawan mengaku akan melakukan evaluasi pengelolaan sampah dari wilayah Rengasdengklok sampai Pakisjaya. Termasuk, Wawan juga bersepakat dengan sarannya Kang Jimmy, ke depan pengelolaan sampah akan dilakukan kerjasama dengan Muspika setempat (tidak lagi dipihak ketigakan dengan swasta).
“Kita sepakat MoU dengan Muspika yang akan ditunjuk siapa yang akan mengelolanya. APBD DLHK tahun 2019 sekitar Rp 36 miliar, sementara untuk pengelolaan sampah sekitar Rp 27 miliar,” terangnya.
Untuk pengelolaan sampah di sepanjang irigasi Rengasdengklok sampai Pakisjaya, Wawan mengaku akan mencoba menyelesaikan persoalannya dari wilayah hulu (Rengasdengklok). Meskipun sebenarnya, saluran irigasi sekunder dari Rengasdengklok sampai Pakisjaya merupakan ranahnya PJT II.
“Saluran sekunder ini ranahnya dari pada PJT, kalau di daerah ada namanya Waker yang tugasnya untuk saluran tersier. Tapi kita akan coba selesaikan persoalan sampahnya di wilayah hulu dari mulai Rengasdengklok,” tandas Wawan. (red)
