“Jangan salahkan saya pak kalau seperti itu. Itu kan kebijakan pimpinan (bupati, red), mindahkan anggaran ke PUPR”
BaskomNews.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang membantah jika anggaran pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi Sekolah Dasar (SD) tahun 2018 yang dikelolanya tidak efisien. Hal ini menyusul adanya keinginan Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari yang meminta anggaran RKB dikembalikan untuk dikelola oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang.
“Saya harus menanggapi gimana. Menanggapi beliau sebagai orang pengambil kebijakan, atau saya menanggapi dari kemampuan sisi teknis saya untuk bicara efisiensi itu dari sudut pandang mana. Kalau kita bicara efisien versi kebijakan, saya gak usah jawab. Kalau efisien versi politik, saya gak bisa jawab. Tapi kalau kita bicara teknis saya jelaskan,” tutur Choirul, Kabid Pembangunan Dinas PUPR Karawang, saat memulai penjelasannya kepada BaskomNews.com, Jumat (8/3/2019).
Dijelaskan Choirul, PUPR sendiri sangat senang ketika pembangunan RKB kembali diurus oleh Disdikpora. Namun persoalannya, program RKB tahun 2018 yang dikerjakan PUPR merupakan kebijakan Bupati Karawang. Terlebih, itu pun anggarannya tidak mengambil dari Disdikpora, melainkan memangkas anggaran dari beberapa bidang di PUPR.
“Kita sebagai aparat di bawahnya, kalau mau dipindahkan ya dipindahkan. Cuma persoalannya begini supaya bapak-bapak tahu, PUPR menangani SD ini baru satu tahun, 2018 saja, kalau 2019 belum mulai. 2018 kita tangani juga jangan salah kaprah, tidak memindahkan anggaran, tanpa memindahkan pekerjaan. Anggaran bidang-bidang lain dipangkas untuk SD untuk menyisihkan 50 miliar unutk 2018, kalau tidak percaya silahkan cek. Tidak ada penambahan dari TAPD, yang ada memotong anggaran dari bidang lain,” terang Choirul.
Disinggung pernyataan Wakil Bupati yang menyindir pembangunan RKB yang dikerjakan swakelola (oleh sekolah) lebih efisien dari pada dikerjakan oleh PUPR, Choirul kembali menegaskan, jika dirinya tidak bisa membandingkan hasil pekerjaan kedua-duanya dengan alasan lebih edisien. Karena menurutnya, dalam bidang teknis pekerjaan itu harus disamakan terlebih dahulu satuan jenis barangnya.
“Saya tidak bisa membandingkan, karena saya belum diskusi dengan beliau (wakil bupati, red). Andaikan dibandingkan kalau bicara teknis, saya punya satu pekerjaan dalam panjang meter yang satu centimeter, dalam dunia teknis meter dengan centimeter ini dibandingkan, harus saya satukan dulu satuannya. Mau kita jadikan centimerter atau meter dulu, baru kita bisa bandingkan. Saya tidak tahu cara berpikir beliau seperti apa,” timpal Choirul.
“Kalau dia klasifikasinya tidak sama, kita tidak bisa membandingkan. Kita tidak bisa menyebut itu efisien, orang teknis seperti itu. Makanya saya harus clear, harus jelas dulu, yang kita sebut efisien itu dengan bahan yang sama dengan umur fakta yang sama, atau dengan pola pikir beliau (wakil bupati, red). Kalau dengan pola pikir beliau welceome, saya ngikutin, silahkan. Sebenarnya dengan 100 juta kita bisa bangun RKB, cuma kita di sini punya HPS (Harga Perkiraan Sendiri),” timpalnya.
Ditambahkan Choirul, pekerjaan lelang di PUPR itu ada overhead 15 persen keuntungan pemborong. Yaitu pekerjaan Rp 300 juta RKB nilainya bisa turun ketika mengalami proses penawaran dari pemborong. Namun disisi lain, PUPR tetap dipaksakan harus membangun RKB.
“Samakan dulu cara berpikirnya apa yang ingin dicapai. Suatu bangunan yang dikerjakan swakelola itu seperti apa, datanya harus dicari. Atapnya seperti, apa kontruksinya seperti apa, bandingkan dengan yang di PUPR seperti apa, baru kita bicara tentang efisien,” pinta Choirul.
“Jangan salahkan saya pak kalau seperti itu. Itu kan kebijakan pimpinan (bupati, red), mindahkan anggaran ke PUPR. PUPR tidak bisa ujug-ujug (tiba-tiba) melelang RAB di bawah HPS, ya bisa jadi temuan, pemborong bisa ngamuk. Monggo, kami lebih seneng kalau seperti itu (pengerjaan RKB kembali dikerjakan Disdik). Itu urusan kebijakan pimpinan. Kalau sudah urusan kebijakan, kita cuma ngikutin. Tapi kalau mau bicara teknis, tolong samakan persepsi dulu, karena bicara efisien itu harus dengan barang yang sama,” kembali pinta Choirul.
Oleh karenanya, Choirul juga meminta agar PUPR dirapatkan kembali dengan Disdikpora, ketika program RKB akan kembali dikerjakan Disdikpora. Karena diyakininya, spesifikasi pekerjaan oleh pemborong tidak akan kalah kualitasnya dengan pekerjaan RKB yang dilakukan secara swakelola (oleh sekolah).
“Kalau mau bicara teknis tolong satukan persepsi dulu, kumpulkan kami dengan orang Disdik. Kalau mengikuti mereka, ya kita bangun seperti apa mau mereka, akan terjadi bangunan SD runtuh yang hanya usia baru tiga tahun. Tapi kalau atap kami dizamin bisa 15 tahun, diperbaiki oleh distributornya, free tidak ada bayaran,” tandas Choirul. (zay)
BACA SEBELUMNYA : Dikelola PUPR Tidak Efisien, Jimmy Minta Pengelolaan Anggaran RKB Dikembalikan ke Disdikpora
