“Untuk Karawang Sehat dianggarkan pada tahun 2019 itu sekitar 14 miliar. Tahun sebelumnya (2018) sekitar 17 miliar. Bukan turun angkanya, karena ada asumsinya, ada penjelasannya,”
BaskomNews.com – Seperti tahun sebelumnya, di tahun 2019 pun warga miskin Kabupaten Karawang tetap bisa berobat gratis melalui program ‘Karawang Sehat’. Di tahun 2018 lalu, program ‘Karawang Sehat’ dianggarkan Rp 17 miliar. Sementara 2019 ini, program tersebut kembali dianggarkan Rp 14 miliar.
“Untuk Karawang Sehat dianggarkan pada tahun 2019 itu sekitar 14 miliar. Tahun sebelumnya (2018) sekitar 17 miliar. Bukan turun angkanya, karena ada asumsinya, ada penjelasannya,” kata Plt Kepala Dinkes Kabupaten Karawang, Nurdin, kepada BaskomNews.com diruangannya, Rabu (20/3/2019).
Pada tahun 2018, sambung Nurdin, jumlah warga miskin yang ditangani ‘Karawang Sehat’ menghabiskan anggaran Rp 17 miliar. Yaitu kurang lebih ada sekitar 10 ribu pasien rawat jalan dan ada sekitar 3 ribu pasien rawat inap yang dirujuk ke rumah sakit dan dibiayai oleh program Karawang Sehat.
“Kalau dia termasuk keluarga miskin apalagi terdata di Karawang Sehat, maka bisa berobat gratis. Kalau yang tidak terdata pun silahkan saja menggunakan fasilitas itu, asal orang miskin. Caranya seperti apa, yaitu dia harus lapor ke TKSK atau PSM,” jelas Nurdin.
Adapun kenapa anggaran Karawang Sehat diturunkan, kembali dijelaskan Nurdin, karena ada yang dipindahkan akhir tahun 2018 sebanyak 35 ribu peserta Karawang Sehat diasuransikan lewat BPJS Kesehatan dengan menggunakan dana dari APBD.
“Jadi anggaran 14 miliar itu diperkirakan cukup untuk satu tahun, karena dikurangi kepesertaannya 35 ribu. Data yang tercatat di Dinas Kesehatan untuk yang Karawang Sehat ada 441 ribu yang terdata, itu belum di upgrade lagi yang terakhir. Yang dari pusat, ada 857 ribu yang dijamin diasuransikan dibayar oleh pusat,” timpal Nurdin.
Menurut Nurdin, anggaran Karawang Sehat untuk tahun 2018 sekitar Rp 17 miliar sendiri habis terpakai. Bahkan menurutnya, untuk biaya Karawang Sehat bulan Desember 2018 pun belum lunas terbayar, tetapi anggaran untuk pelunasannya sudah disediakan.
“Biasanya yang bulan Desember itu dibayarnya di tahun anggaran yang akan datang. Karena Rumah Sakit mengklaimnya itu biasanya tidak mau tanggal 31 Desember, bulan Januari tetapi udah disetting disiapkan anggarannya,” terangnya.
Melalui kesempatan ini, Nurdin membatah pernyataan DPRD Karawang yang menuding kalau Dinkes Karawang kurang mensosialisasikan program Karawang Sehat. Menururtnya, masyarakat itu sudah tahu program Karawang Sehat.
Ia juga tidak menampik kalau kendalanya adalah warga yang benar-benar miskin terkadang jarang menggunakan fasilitas Karawang Sehat. Lantaran masih banyak keluarga yang benar-benar miskin kesulitan mengakses program tersebut.
Maka dari itu, ia berharap agar program Karawang Sehat ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang berhak menerimanya. Tetapi dalam hal ini, Dinas Kesehatan juga tidak boleh melakukan eksekusi hal tersebut, karena ini ranahnya Dinas Sosial Karawang.
“Saya agak khawatir masih banyak yang belum mengakses di situ (Karawang Sehat), sehingga DPRD bilangnya mungkin kurang sosialisasi,” pungkas Nurdin. (zay)
