BaskomNews.com – Rencana tes urine siswa SMP yang akan dipungut biaya Rp 50 ribu per siswa diprotes DPRD Karawang. Dalam rapat hearing di DPRD Karawang pada Rabu (19/6/2019), para wakil rakyat mengaku kurang respon dengan pungutan biaya tes urine yang akan dilakukan Disdikpora dan BNNK Karawang tersebut.
Meskipun Disdikpora Karawang berdalih bahwa rencana tes urine untuk siswa SMP tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.
Atas persoalan ini, para wakil rakyat menyarankan agar hal tersebut sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan BNNK, Dinas Kesehatan dan Bupati Karawang.
“Saya menyrankan kepada Dinas Pendidikan ngobrol dengan BNNK, Dinas Kesehatan, dengan Ibu Bupati, bagaimana tes urine ini bisa beres,” tutur Wakil Ketua I DPRD Karawang, Sri Rahayu Agustina.
Di tempat yang sama, Sekretaris Disdikpora Karawang, Nandang Mulyana menjelaskan, jika rencana tes urine yang dicanangkan tersebut akan mulai disosialisasikan setelah para siswa SMP mulai masuk sekolah.
“Tes urine masih kita rapatkan dan dibicarakan ketika siswa sudah masuk. Begitu sudah masuk akan kita komunikasikan dengan komite sekolah,” kata Nandang.
Nandang juga belum bisa memastikan kapan tes urine untuk siswa SMP tersebut akan digelar. Namun, guna untuk mencegah terjadinya praktek pungutan liar, Nandang malah mengaku jika pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu ke Polres Karawang dan Tim Saber Pungli.
“Makanya kita akan komunikasikan dengan Polres Karawang dengan Saber Pungli, banyak anggarannya, jadi akan komunikasikan dengan Saber Pungli,” katanya.
Disinggung mengapa wacana tes urine siswa SMP tidak menggunakan APBD, Nandang mengatakan, kemungkinannya sangat tipis karena bakal merogoh kocek yang lumayan banyak. “Satu orang Rp 50 ribu, kalau sekarang ada 40 ribu jadi berapa coba,” katanya. (iq/zay)
