BaskomNews.com – Ketua DPC PKB Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari (Kang Jimmy) mempertanyakan dasar dari kegiatan tes urine 50 anggota DPRD Karawang terpilih yang akan dilantik pada Agustus 2019 mendatang.
Menurut Kang Jimmy, tes urine 50 wakil rakyat Karawang terpilih pada Senin kemarin (24/6/2019) terkesan melangar prosedural, lantaran belum adanya persetujuan resmi dari Gubernur Jawa Barat.
Terlebih ditegaskan Kang Jimmy, saat ini masih ada beberapa persoapan Pileg yang sedang ditangani Bawaslu Karawang sampai gugatan ke MK.
“Saya mau tanya dasarnya apa?. Ini masih banyak caleg yang menggugat ke MK. Kalau ini sudah selesai seluruh persoalan ke ranah hukum, maka 50 orang caleg terpilih itu pasti nanti ada SK-nya dari Mendagri. Kalau sudah ada SK-nya dari Mendagri silahkan undang untuk melakukan tes urine. Jadi offside itu, pelanggaran itu,” tutur Kang Jimmy, Kamis (27/6/2019).
Kang Jimmy mencontohkan, seperti persoalan dugaan praktek jual beli suara yang dilakukan mantan caleg DPR RI Partai Perindo dari Jabar VII, Engkus Kusnaya alias Budi Santoso yang mlibatkan 12 anggota PPK dan 1 oknum akomisioner KPU Karawang, Kang Jimmy meyakini kalau persoalan tersebut bukan hanya menerpa terhadap Engkus Kusnaya. Melainkan juga masih banyak caleg-caleg lain yang mencoba melakukan dugaan kecurangan seperti yang dilakukan Engkus Kusnaya.
“Kasus Engkus Kusnaya bukan hanya satu kasus saja. Saya yakin masih banyak caleg partai politik yang mencoba memainkan suara seperti itu. Tunggu saja tanggal mainnya,” kata Kang Jimmy.
Kembali kepada persoalan tes urine 50 anggota DPRD Karawang terpilih, Kang Jimmy memastikan jika sampai saat ini belum ada satu partai politik pun yang mendapatkan surat keterangan resmi dari KPU mengenai hasil Pileg 2019.
“Sekarang pertanyaannya begini, sudah ada belum parpol yang dapat surat putusan resmi dari KPU?. Kalau tiba-tiba ada gugatan caleg atau gugatam hasil pileg tiba-tiba dikabulkan MK, hayooo… mau bagaimana itu tes urine. Itu pelanggaran,” tegas Kang Jimmy.
Kang Jimmy juga menyinggung polemik siapa yang bakal mengisi posisi Ketua DPRD Karawang periode 2019-2024. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan Partai Gerindra yang bakal menduduki pucuk pimpinan tertinggi di legislatif Karawang. “Kita belum tahu siapa Ketua DPRD Karawang, bisa jadi Gerindra yang besok jadi Ketua DPRD Karawang,” kata Kang Jimmy.
Namun, Kang Jimmy sendiri pun tidak mau terlalu larut dalam polemik tersebut. Sebagai Ketua DPC PKB Karawang, ia mengaku akan lebih fokus untuk pencalonan Pilkada Karawang 2020 mendatang. “Ya saya sih biasa saja, saya mau jadi pemenang di 2020, sudah itu saja udah,” pungkas Kang Jimmy. (red)
