BaskomNews.com – Disebut hanya bisa ngomong doang oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Karawang, H. Abuh, Anggota Komisi II DPRD Karawang, Natala Sumedha balim menantang DKP untuk ‘buka-bukaan’ terkait kecilnya retribusi yang bersumber dari 12 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di Kabupaten Karawang.
“Wow, boleh nih kita buka-bukaan, kalau rapat beliau tidak mau ngomong. Kalau berani ngomong saat rapat di Komisi III sebagai tupoksi yang bersangkutan dan di Banggar,” tutur Natala Sumedha, saat dikonfirmasi melalui kepada BaskomNews.com, Rabu (31/7/2019).
BACA SEBELUMNYA : Dikritik Retribusi Kecil, Sekdis DKP : “Dewan Hanya Bisa Ngomong Saja!”
Lebih lanjut politusi PDI Perjuangan Karawang ini menuturkan peran dirinya sebagai dewan adalah mengawasi, termasuk mengevaluasi kerja eksekutif. Apalagi melihat minimnya pendapatan dari retribusi TPI yang padahal memiliki potensi yang bagus. Maka dari itu, Natala mengaku berkewajiban meminta penjelasan terhadap persoalan tersebut pada dinas terkait.
“Sebagai dewan saya ya berasa di komisi II mempunyai kewajiban evaluasi seluruh pendapatan, baik pajak maupun restribusi. Sebagai dewan kita wajib meminta penjelasan, karena 12 TPI itu hanya terjaring sekitar 400 jutaan dan 200 juta lebih dari Ciparage. Artinya, 11 TPI hanya 200 juaan,” katanya.
Masih dikatakan Natala, ia meminta untuk mempersentasikan inovasi atau gagasan apa saja dari DKP dalam rangka memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat meningkatkan PAD dari sektor tersebut.
“Di Banggar saya dan rekan-rekan pernah sampaikan dan di komisi II saya yakin juga rekan-rekan komisi juga menyampaikan, karena pembhasan lebih detail ada di komisi untuk program dan lain-lain. Kalau saya hanya sebagai evaluasi restribusinya. Yah harus terus kita genjot PAD dan cobalah dinas buat tabel fishbond dan presetasikan kepada kami masalah real yang menghambat PAD tersebut untuk memberikan gambaran sesungguhnya,” timpal Natala.
Atas persoalan kecilnya retribusi ini, Nattala juga menginginkan agar DPK lebih pro aktif dalam menggenjot PAD, bukan saja dari sektor TPI, namun potensi-potensi lain yang sebelumnya pernah dilakukan. Namun kondisinya sekarang upaya itu sudah tidak pernah dilakukan.
“Kita berharap mereka pro aktif bukan hanya di TPI. Masih banyak potensi dari program mereka yang bisa menghasilkn PAD akibat multiefek yang mereka lakukan, termasuk restribusi dari ikan tawar dan ikan hias. Contoh dulu dinas perikanan pernah mengadakan kontes ikan arwana yang hadir dari beberapa kota. Sebenarnya ini potensi yang memberikan multiefek, banyak yang hadir nginap di Hotel Karawang dan membantu menggerakan ekonomi. Tapi program seperti itu hanya numpang lewat, artinya tidak continue,” kata Natala.
“Belum lagi di Karawang ada potensi penggemar ikan cupang dan lain-lain yang sering ikut kontes di luar kota yang harusnya dinas bisa copy paste dari kota-kota lain bagaimana caranya menggali potensi tersebut,” tandasnya. (iql)
