BaskomNews.com – Pasca Kabupaten Karawang memutuskan akan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Rabu depan (6/5/2020), serta Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menyebut akan ada dapur umum di setiap desa selama PSBB, Barisan Rakyat Indonesia (BARAK) kembali angkat bicara.
Ketua Umum BARAK Indonesia, D. Sutedjo mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan kebijakan Bupati Cellica yang akan mengadakan dapur umum di setiap desa selama PSBB berlangsung. Pasalnya, dapur umum di setiap desa justru akan bertentangan dengan target dari PSBB yang akan memutus mata rantai covid-19.
Yaitu dimana warga akan berkumpul atau mengantri untuk mengambil makanan. “Sampai saat ini publik juga belum paham yang dimaksud dapur umum setiap desa oleh bupati itu seperti apa. Karena bukankah dapur umum setiap desa itu justru akan mengundang kerumunan warga,” tutur D. Sutedjo, Sabtu (2/5/2020).
Untuk diketahui, Kabupaten Karawang sendiri mendapatkan jatah Bansos Jabar bagi warga terdampak covid-19 sebanyak 100.000 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Kemudian ditambah Bansos dari Kemensos 33.000 KPM, BLT Desa 61.000 KPM, serta Bansos Pemda sebanyak 50.000 KPM. Sehingga jumlah total KPM Karawang (warga terdampak covid-19 yang akan menerima bantuan) sebanyak 244.000 KPM.
Keseluruhan 244.000 KPM ini di luar 80.000 PKH (Program Keluarga Harapan), serta 74.000 BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Sehingga jika ditotalkan antara jumlah KPM warga terdampak covid-19 dengan warga PKH dan BPNT, maka ada 398.000 KPM yang sebenarnya akan menerima bantuan dari pemerintah.
Kemudian, jika diilustrasikan per anggota (persatu) KPM akan menerima bantuan sebesar Rp 500.000, maka nominal anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat, provinsi dan daerah sebesar Rp 199 miliar (398.000 KPM x Rp 500 ribu) dalam satu kali bantuan.
Menanggapi matematika perhitungan bantuan pemerintah bagi warga terdampak covid-19 ini, BARAK Indonesia menegaskan jika sebenarnyan Pemda Karawang jangan terlalu prosedural dan ribet mencari anggaran bantuan dari mulai melakukan langkah relokasi dan pemangkasan anggaran setiap OPD sampai meminta bantuan perusahaan.
Karena dijelaskan Sutedjo, di Bank Jabar Banten (BJB) juga ada ratusan miliar Deposit On Call uang Pemda Karawang yang sewaktu-waktu boleh dipergunakan untuk kepentingan rakyat Karawang.
“Saya kurang tahu persis berapa jumlah nominal Deposit On Call duit pemda yang ada di BJB. Yang saya denger ada sekitar Rp 300 miliaran. Makanya sekarang kita pertanyakan, kenapa pemda gak pakai duit itu untuk membantu rakyat yang terdampak pandemi corona. Deposi On Call kan duit rakyat juga,” tanya Sutedjo.
Ditambahkan Sutedjo, BARAK Indonesia tidak setuju dengan adanya dapur umum di setiap desa selama PSBB nanti berlangsung. Karena selain akan mengundang kerumunan warga, dapur umum di setiap desa selama PSBB berlangsung juga akan menimbulkan persoalan sosial yang baru.
“Karena dapur umum itu pasti akan melibatkan banyak pihak dari mulai kepolisian, TNI serta perangkat desa itu sendiri. Kasian dong polisi, tentara dan perangkat desa, jika setiap hari mereka harus memasak menyuguhkan makanan untuk warga. Karena selama ini mereka wawar ke warga juga gak berhenti-berhenti siang malam,” katanya.
“Kalau mau lebih simpel solusinya, menurut saya tidak perlu ada dapur umum di setiap desa segala. Sudah cairkan saja itu ratusan miliar Depoit On Call di BJB. Terus kembali ke rencana awal matangkan data warga terdampak corona. Kemudian salurkan bantuannya, entah mau dalam bentuk uang atau sembako,” pungkas Sutedjo. (red)
