BaskomNews.com – Masih terkait persoalan beras berbau dan berkutu untuk dapur umum selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Macan Citarum Indonesia (MCI) kembali angkat bicara.
Ketua Umum DPP MCI, Deni Dollar mengatakan, seperti yang sudah dikalkulasi dan prediksi dari awal tentang bantuan beras 100 ton untuk dapur umum, maka jumlah distribusi beras ke 30 kecamatan apalagi ke 309 desa untuk dapur umum tersebut tidak akan cukup. Terlebih, persoalan tidak cukupnya kuantitas bantuan beras untuk dapur umum ini ditemukan persoalan lain mengenai kualitas beras yang berbau dan berkutu.
Menurut Deni Dollar, kondisi ini tentu berbanding terbalik dengan kondisi keuangan Karawang (APBD) yang selalu digembor-gemborkan mampu mensejahterakan rakyat Karawang.
“Jika kita bagi dari 100 ton, maka perdesa hanya mendapatkan jatah 3 kwintal saja. Tetapi anehnya lagi realisasinya malah lebih rendah, yaitu cuma 2 ton per kecamatan atau sekitar 2 kwintal perdesa. Ini sangatlah tidak cukup dan tidak layak. Di sisi lain PSBB diberlakukan, tapi antuan sangatlah minim sekali. Jumlah kecamatan 30 dikalikan 2 ton cuma 60 ton saja. Lalu pertanyaannya kemana sisa yang 40 ton tersebut,” tutur Deni Dollar, Rabu (13/5/2020).
Jika dengan APBD 4,6 trilyun, kemudiam Pemkab Karawang hanya dapat memberikan 2 ton beras per kecamatan, maka Macan Citarum Indonesia yang masih belum mapan pun siap membantu pemkab 2 ton beras untuk masyarakat.
“Kami ingin pemda bersungguh-sungguh dalam membantu warganya yang terdampak. Kami Macan Citarum Indonesia yang masih seumur jagung merasa sedih dan prihatin. Untuk itu kami siap membantu Pemda Karawang 2 ton. Dan yang dapat kami sumbangkan ke pemda tentunya bukan beras yang bau, berkutu dan yang berubah warnanya. Karena yang kami tahu harga Rp 10.500/per kg itu adalah harga premium, beras bagus,” sindir Deni Dollar.
Atas beberapa persoalan temuan kuantitas dan kualitas beras untuk dapur ini, Macan Citarum Indonesia berharap agat Pemda Karawang dan seluruh Satgas Gugus Tugas Covid-19 melakukan evaluasi kembali. Lebih memperhatikan warga yang terdampak, serta adanya transfaransi penggunaan anggaran.
“Kita minta perbesar komposisi pemberian bantuan langsung kepada warga yang terdampak, ketimbang biaya pengadaan-pengadaan dan operasional yang tidak perlu dan riskan terjadinya penguapan anggaran. Hanya 100 ton untuk 309 desa, buat pakan ayam aja gak cukup,” pungkasnya. (red)
