“Amin Fauzi selaku Pengurus DPD Provinsi telah beropini yang bisa memicu perseteruan semakin keras. Ini tentunya kontraproduktif dengan upaya menjaga dan meningkatkan soliditas internal Partai Golkar”
BaskomNews.com – Beringin di Karawang makin panas! Opini dan pernyataan Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Amin Fauzi dinilai semakin mempertajam kekisruhan, polemik pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar Kabupaten Karawang.
Pasalnya, pernyataan Amin Fauzi yang tak mengindahkan surat Mahkamah Partai (MP) dengan mendorong Musdalub, berpotensi mengoyak partai berlambang beringin. Bahkan, tak menutup kemungkinan, kader Golkar akar rumput akan saling turut “bertikai”.
“Amin Fauzi selaku Pengurus DPD Provinsi telah beropini yang bisa memicu perseteruan semakin keras. Ini tentunya kontraproduktif dengan upaya menjaga dan meningkatkan soliditas internal Partai Golkar,” terang Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang, Irva Herviana Sautaqi, Senin (1/1/2018).
Irva menambahkan, seharusnya Amin Fauzi sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM memahami substansi surat Mahkamah Partai Nomor: : B-43/MP-GOLKAR/XII/2017 tertanggal 27 Desember 2017. Mahkamah Partai meminta DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat untuk menunda pemberlakuan SK Nomor: KEP-68/GOLKAR/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang Masa Bhakti 2016-2020 sampai ada putusan Mahkamah Partai yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor: 39/PI-GOLKAR/XII/2017.
“Sebagai institusi tertinggi, harusnya pengurus Partai di semua tingkatan mematuhi Keputusan Mahkamah Partai. Substansi yang ada dalam surat itu, adalah polemik penunjukan Plt Ketua DPD Golkar Karawang masih sengketa di Mahkamah. Ini yang seharusnya dipahami oleh Amin Fauzi karena surat Mahkamah Partai ditujukan kepada DPD Provinsi Jawa Barat,” tandas Irva.
Dikatakannnya, dengan terus mendorong pelaksanaan Musdalub yang dikabarkan akan digelar Rabu (3/1/2018), dipastikan akan mengancam keutuhan Partai Golkar, bahkan dimungkinkan mengundang potensi kontak fisik.
“Ini yang seharusnya dipikir oleh semua kader Golkar. Jangan sampai, karena motif tertentu, lantas mengabaikan fatsun politik. Lebih-lebih, diluar kader Golkar, Ketua DPD, Sri Rahayu juga mempunyai basis simpatisan yang cukup besar. Ini yang harus dicegah, agar tidak tejadi hal-hal yang lebih buruk lagi,” kata Irva lagi.
Irva mengaku, saat ini dirinya masih melakukan komunikasi dan menunggu instruksi dari DPP Partai Golkar, disamping meminta agar kader partai Golkar saling menahan diri. “Pastinya, DPP tidak akan tinggal diam, untuk mengendalikan dan mengamankan keputusan Mahkamah Partai. Kita lihat saja nanti,” Pungkas Irva.
Diketahui, Plt Ketua DPD Partai Golkar Karawang, Sukur Mulyono telah melakukan persiapan penyelenggaran Musdalub yang direncanakan digelar Rabu 3/1/2018) meski telah mengetahui adanya surat penundaan penunjukan Plt Ketua Golkar Karawang.
Bahkan, Pengurus DPD Provinsi Jawa Barat melalui Amin Fauzi memberikan angin segar, bahwa Musdalub bisa segera digelar. (red)
