“Intinya, saya sebagai wakil rakyat sudah pasti ada di pihak rakyat”
BaskomNews.com – Aksi massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dengan petani tiga desa di Kecamatan Telukjambe Barat, kemarin, Selasa (10/4/2018), sempat membuat geger Karawang. Betapa tidak, aksi berkekuatan ribuan orang, dengan mengepung Kompleks Perkantoran Pemkab Karawang, menjadikan kawasan Ahmad Yani By Pass Karawang sedikit mencekam. Satu jalur di jalan itupun ditutup, karena massa yang berkonsentrasi di depan gerbang kompleks perkantoran pemerintahan daerah itu, meluber hingga ke jalanan.
Kapolres Karawang, AKBP Hendy F Kurniawan turun langsung mengawal dan menjaga aksi untuk tetap kondusif, dengan ratusan personilnya.
Bupati Karawang, Hj. Cellica Nurrachadiana yang biasanya sibuk, mendadak menunda semua agendanya, untuk “menghadapi” para pengunjuk rasa, yang dimotori oleh sejumlah aktivis, advokat serta pengurus GMBI.
Diantara beberapa pejabat, juga tampak Ketua DPRD Karawang, H. Toto Suripto. Politisi dari PDIP ini, terlihat aktip berbincang dengan para petani, yang saat itu dipersilahkan masuk ke dalam gedung perkantoran bupati Karawang, untuk gelar audiensi.
Terlihat sesekali, orang nomor satu di lembaga legislatif Karawang ini, duduk lesehan dengan para petani, di sela-sela waktu menunggu gelar audiensi.
“Intinya, saya sebagai wakil rakyat sudah pasti ada di pihak rakyat. Dan saya akan berjuang untuk rakyat, karena saya bisa berada di legislatif, dari rakyat. Untuk itu, saya pun akan hadir buat rakyat,” ujar H. Toto, saat berbincang dengan BaskomNews.com, di sela aksi.
Yang bisa membela rakyat, kata dia, kalau bukan wakil rakyat, lantas siapa lagi? “Implementasinya, saya akan selalu hadir dalam setiap permasalahan rakyat,” katanya.
Keberadaan H. Toto tak cuma di kompleks perkantoran bupati Karawang. Dia bersama Kapolres dan Bupati Karawang, juga turut “mengawal” aksi ribuan orang itu hingga ke lokasi yang menjadi objek unjuk rasa, di kawasan industri konsorsium, Telukjambe Barat.
Aksi dilakukan massa berjumlah ribuan orang itu menuntut pemerintah untuk bergerak menyelesaikan konflik agraria atas lahan mereka yang dirampas Agung Podomoro Land (APL) yang kini berganti nama menjadi BMI.
“Sudah puluhan tahun para petani di tiga desa Kecamatan Telukjambe Barat menderita, karena tanahnya direbut oleh kaum kapitalis. Sementara pemerintah, yang harusnya melindungi, malah terkesan tutup mata,” ujar Ketua GMBI Karawang, M Sayegi Dewa, dalam orasinya di depan Kompleks Perkantoran Pemkab Karawang.
Pantauan BaskomNews.com, massa “menduduki” Pemkab Karawang sekitar pukul 10.00 WIB. Sebelumnya, massa gabungan dari GMBI se-Jabar dan DKI beserta para petani tiga desa, berkonsentrasi di Lapang Karangpawitan.
Sempat terjadi ketegangan di depan Kompleks Perkantoran Pemkab Karawang. Massa yang menghendaki masuk ke dalam kompleks perkantoran itu mendorong-dorong pintu gerbang, hingga nyaris roboh. (SiD)
