Bagi HMI, Pancasila Sudah Final
“Cara berpikir kita itu bukan bebas tanpa batasan. Karena ini organisasi mahasiswa muslim yang menjunjung tinggi perjuangan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Kita bukan komunis yang menuhankan persoalan duniawi. Tetapi kita organisasi intelektual Islam yang berlandaskan Al-qur’an dan Al-Hadis”
BaskomNews.com – Dalam kesempatan orasi ilmiahnya di kegiatan Pelantikan Pengurus HMI dan Kohati Cabang Karawang, di Gedung DPD KNPI Karawang, Sabtu malam (4/11), KH. Ubaidillah Harits menyampaikan, bagi HMI bahwa Pancasila sudah final sebagai ideologi negara Bangsa Indonesia.
Mantan Ketua KAHMI Karawang ini juga menyampaikan, sejak zaman kemerdekaan, orde lama, orde baru sampai reformasi, Pancasila memang sudah menjadi keyakinan HMI sebagai ideologi bangsa.
Sehingga tidak ada keraguan bagi HMI untuk mempertahankan ideologi Pancasila sebagai landasan pembangunan bangsa. “Bagi HMI, Pancasila sudah final. Intelektualitas HMI berdasar pada landasan ideologi Islam yang secara garis besar juga tercantum dalam falsafah Pancasila,” tutur KH. Ubaidillah Harits.
Menurut Kiyai yang masih aktif sebagai salah satu pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Rawamerta Karawang ini, kebebasan berpikir HMI bukanlah kebebasan berpikir tanpa batasan. Karena cara berpikir intelektual kader HMI dibatasi oleh nilai-nilai keislaman sejak berdirinya HMI pada 5 Februari 1947.
“Cara berpikir kita itu bukan bebas tanpa batasan. Karena ini organisasi mahasiswa muslim yang menjunjung tinggi perjuangan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Kita bukan komunis yang menuhankan persoalan duniawi. Tetapi kita organisasi intelektual Islam yang berlandaskan Al-qur’an dan Al-Hadis,” paparnya.
Di tengah-tengah orasi ilmiahnya, KH. Ubaidillah Harits tiba-tiba terlihat mengungkapkan rasa kekecewaannya. Pasalnya, acara penting seperti pelantikan pengurus HMI tidak dihadiri oleh Bupati ataupun Wakil Bupati Karawang.
Karena menurutnya, melalui kegiatan seperti ini biasanya pengurus HMI menitipkan sumbangsih pemikirannya untuk pembangunan daerah.
“Kalau seandainya bupati atau wakil bupati tidak hadir, maka dalam acara-acara besar seperti ini harus menjadi catatan tersendiri, minimal ada yang mewakili dari pemerintahan. Karena di dalam forum seperti inilah biasanya kita menitipkan gagasan pembangunan kepada pemerintahan,” tandasnya.(king)
