Uheeet…! Dianggarkan Rp1Miliar. Siswa Yang Ikut Ke Jepang Ternyata Bayar Rp 11 Juta
Baskomnews.com – Kendati keberangkatan Bupati Karawang bersama rombongan ke Jepang sudah dibiayai APBD sampai Rp 1 miliar, tetapi ternyata sekitar 30 siswa yang ikut dalam undangan Gubernur Osaka Jepang, Ichiro Matsui tersebut masih dipungut biaya Rp 11 juta rupiah.
Dalam agenda pertukaran budaya yang melibatkan Angklung SMPN 1 Karawang ke Jepang ini, rencananya akan berlangsung satu minggu. Para rombongan yang terdiri dari unsur DPRD Karawang, Kepala Disbudpar Okih Hermawan, Kepala Disdikpora Dadan Surardan, Kepsek dan beberapa guru SMPN 1 Karawang, serta 30 siswanya ini akan menampilkan “kebolehan” kesenian angklung di Jepang.
Kabar teranyar kembali diterima Baskomnews.com. Pasalnya, Ketua DPRD Karawang Toto Suripto justru tidak ikut berangkat dalam agenda ke Jepang ini. Justru yang berangkat dari unsur wakil rakyat adalah anggota Fraksi Demokrat Pendi Anwar. Sehingga agenda ke Jepang yang lagi-lagi menjadi “kabar viral” di media sosial ini kembali mendapatkan gunjingan dari para netizen.
Menyikapi persoalan ini, salah seorang aktivis Karawang, Hamdani mempertanyakan anggaran agenda ke Jepang tersebut. Karena yang diketahuinya, agenda ke Jepang tersebut sudah dibiayai APBD. Yaitu dimana Disbudpar menganggarkan Rp 600 juta, sementara Disdikpora menganggarkan Rp 400 juta.
Namun kenyataanya di lapangan, sambung Hamdani, 30 siswa yang ikut agenda ke Jepang tersebut harus bayar Rp 11.650.000 rupiah. Terlebih, sekitar 6 orangtua siswa yang ikut juga harusnya bayar Rp 16.500.000 rupiah.
“Yang berangkat itu bupati, Kadisbudpar, Kadisdik, kepsek dan beberapa guru, 6 orangtua siswa dan 30 siswa. Justru Ketua DPRD Karawang itu tidak ikut. Yang ikut justru anggota DPRD Karawang Faksi Demokrat Pendi Anwar,” kata Hamdani, yang masih merupakan Wakil Ketua DPC Repdem Karawang, Selasa (21/11).
Pada kesempatan berbeda, Sekda Karawang Teddy mengakui, jika keberangkatan agenda Bupati bersama rombongan sejak 18 November 2017 tersebut sudah dibiayai APBD melalui anggaran Disdikpora dan Disbudpar. Namun saat disinggung mengapa siswa yang ikut harus bayar Rp 11 juta rupiah, Teddy mengaku tidak pernah mengetahuinya.
“Yang saya tahu itu programnya Disbudpar dan Disdik. Iya betul sudah mereka anggarkan melalui APBD. Kalau soal siswa harus bayar, itu mah saya kurang apal. Saya gak tahu kalau persoalan teknis. Yang jelas itu program pertukaran budaya,” kata Sekda, melalui via telpon.
Sementara itu, Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto belum bisa dikonfirmasi Baskomnews.com terkait alasan mengapa dirinya tidak jadi ikut berangkat ke Jepang. Sampai dengan berita ini masuk meja redaksi, belum ada konfirmasi resmi dari Toto Suripto.(king)