Ditanya Soal Anggaran ke Jepang, Ini Kata KPA Disbudpar
Firman, KPA Disbudpar Karawang
“Oh itu jangan dulu, jangan sekarang. Soalnya kemarin kata Pak Kadis (Okih Hermawan) jangan dulu. Soalnya nanti katanya ada press rilis ke media. Mungkin besok, soalnya beliau masih di luar Karawang”
BaskomNews.com – Disiunggung soal berapa sebenarnya anggaran kunjungan kerja untuk memenuhi undangan Gubernur Osaka Jepang, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Disbudpar Karawang, Firman mengaku belum bisa berbicara banyak ke media massa.
Pasalanya, Firman mengaku mendapatkan intruksi baru dari Kepala Disbudparb Karawang, Okih Hermawan terkait “jangan dulu” memberi penjelasan kepada media massa, sebelum Firman sendiri mendapat perintah langsung dari Okih Hermawan.
“Oh itu jangan dulu, jangan sekarang. Soalnya kemarin kata Pak Kadis (Okih Hermawan) jangan dulu. Soalnya nanti katanya ada press rilis ke media. Mungkin besok, soalnya beliau masih di luar Karawang,” kata Firman, Senin (27/11).
Sebelumnya diberitakan, jika keberangkatan Bupati Karawang bersama rombongan dan sekitar 30 siswa SMPN 1 Karawang ke Jepang ini menghabiskan anggaran sampai Rp 1 miliar. Yaitu dimana Disbudpar menganggarkan Rp 600 juta, dan Disdikpora menganggarkan Rp 400 juta.
Anggaran ini diluar anggaran yang harus dikeluarkan per siswa Rp 11.650.000 rupiah dan sekitar 6 orangtua siswa sebesar Rp 16.500.000 rupiah. Kabar lain menyebutkan, jika keberangkatan ke Jepang ini hanya menganggarkan Rp 600 juta rupiah dibagi dua dinas (Disbudpar dan Disdikpora).
Namun apapun alasannya, Komite SMPN 1 Karawang, Syukur Mulyono menilai ironis jika anggaran keberangkatan ke Jepang ini menghabiskan anggaran Rp 600 juta. Sementara siswa dan orangtua siswa harus bayar sendiri.
“Anggaran yang kami ajukan tuh sebesar Rp 1,2 miliar. Tapi yang disetujui sebesar Rp 600 juta, itupun hanya dalam bentuk akomodasi. Kami tak melihat wujud uangnya,” kata Syukur Mulyono.
Lalu kemudian, tambah dia, ketika berangkat bareng dengan rombongan Bupati, Disparbud, Disdikpora, dewan dan sejumlah pihak lain, itu di luar agendanya.
“Yang jadi pertanyaan sekarang, biaya rombongan Bupati, beserta dewan ke sana (Jepang), itu anggarannya dari mana? Kalau include dari anggaran Rp 600 juta itu, ya ironis. Masa sih pejabat dibiayai APBD sementara anak-anak bayar sendiri,” katanya.
Syukur Mulyono juga menyayangkan pernyataan Kadisparbud Karawang, Okih Hermawan yang asal menyebut soal anggaran ke Jepang Rp 1 miliar.
“Aneh aja, kepala dinas kok asal nyeplak soal anggaran. Harusnya dia lebih hati-hati dan memberikan pernyataan yang benar, akurat. Namanya anggaran, setiap digitnya itu harus pasti dan harus dipertanggungjawabkan,” katanya.(king/red)
