“Elektabilitas Golkar di Bekasi akibat dampak dua persoalan tersebut hanya sedikit. Itu yang lebih banyak terdampak keadaan elektabilitas petahana atau incumben itu sendiri yang akan tergerus elektabilitas-nya”
BaskomNews.com – Dua kasus yang menggoyang calon Walikota Bekasi dari Partai Golkar, Rahmat Effendi alias Pepen jelang Pilkada Bekasi 2018, diyakini sebagian masyarakat akan berdampak pada merosotnya elektabilitas incumben serta partai berlambang beringin tersebut.
Politisi senior Partai Golkar Kota Bekasi, Rosihan Anwar mengklaim, dua kasus yang menjadi perhatian publik atas Walikota Bekasi, yakni masalah penggusuran dan dugaan ijazah palsu yang masih dinanti kebenarannya oleh publik, akan lebih berdampak pada personal Pepen sendiri ketimbang Partai Golkar Kota Bekasi.
“Elektabilitas Golkar di Bekasi akibat dampak dua persoalan tersebut hanya sedikit. Itu yang lebih banyak terdampak keadaan elektabilitas petahana atau incumben itu sendiri yang akan tergerus elektabilitas-nya,” katanya, Rabu (20/12).
Menurutnya, selama kader di akar rumput terus bekerja untuk masyarakat Kota Bekasi, elektabilitas Partai Golkar Kota Bekasi diakui akan tetap stabil.
Sebaliknya, selama kasus yang menyeret petahana belum juga terselesaikan, lambat laun bakal menurunkan elektabilitas orang nomor satu di Kota Bekasi itu.
“Ya bagaimanapun publik masih menunggu kejelasan dua kasus tersebut, terutama dugaan ijazah palsu. Kalau masih tidak clear, itu sangat menurunkan elektabilitas incumben yang akan turun status,” katanya.
Dengan kondisi demikian, lanjut Rosihan, terlebih dengan adanya julukan penista HAM yang disematkan publik, dinilai akan semakin menurunkan citra petahana di mata warganya.
“Saat Pileg 2014, Golkar hanya mendapat 8 kursi, sedangkan PDI Perjuangan12 kursi. Jadi dampak kasus pun nanti tidak banyak menggerus elektabilitas Golkar, itu berdampak kepada elektabilitas Rahmat Effendi sendiri,” katanya.
Disinggung soal pernyataan Ketua Umum Golkar yang baru, yang meminta kadernya harus bersih dari segala tindak korupsi, Rosihan pun menjawab secara diplomatis.
“Kalau hal itu saya rasa bukan hanya Golkar saja yang harus bersih. Namun semua partai pun mengharapkan harus bersih dan jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi sekaligus Ketua DPD II Golkar Kota Bekasi, ramai digoyang kasus, yakni dugaan pembiaran terhadap warganya yang selama satu tahun dua bulan tergusur dan tidak menerima ganti rugi dari Pemkot Bekasi, serta dugaan ijazah palsu SMA 52 Jakarta yang pernah dilaporkan oleh warga Kota Bekasi, namun laporan tersebut dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri pada 2015 silam. (cid)
