“Si Emak : Pak Wabup, Anak Emak Teu Uih-uih 12 Tahun di Arab Saudi…”
Si Emak, saat mendatangi rumah dinas Kang Jimmy untuk menceritakan persoalannya.
BaskomNews.com – Pagi-pagi buta, tiba-tiba saja Rumah Dinas Wakil Bupati (RDWB) Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari (Kang Jimmy) kedatangan seorang nenek paruh baya yang didampingi kedua anak muda, Senin (22/1/2018).
Seperti yang diperkirakan BaskomNews.com, benar saja kedatangan “si emak” kelahiran ’45 ini ternyata untuk mengeluhkan dan menceritakan permasalahannya.
Saat berbincang dengan Kang Jimmy, si emak yang memiiki nama Enas, warga Dusun Mekarsarsi, Desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya ini ternyata bermaksud ingin meminta bantuan Kang Jimmy, mengenai nasib anaknya yang bernama Ernah (33), yang sudah 12 tahun tidak ada kabar semenjak menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi.
“Anak Emak, tos 12 tahun teu uih-uih, teu aya kabar, kudu kumaha (Anak Emak, sudah 12 tahun gak pulang-pulang, gak ada kabar, harus gimana ini),” tutur Mak Enas, saat bercerita ke Kang Jimmy dengan nada suara pelan.
Menerima keluhan perempuan paruh baya yang diantar kedua anak muda ini, Kang Jimmy langsung meminta Kartu Keluarga (KK) si Emak, untuk kemudian coba dikomunikasikan dengan jaringan kerjanya di Jazkarta.
“Abdi bade kordinadi ka Kementerian Tenaga Kerja. Doakeun nya Mak abdi sing bisa mantuan Emak. Mudah-mudahaan teu lila tos aya kabar, Emak tiasa papendak deui. Hatur nuhun nya Mak, hampura uing yeuh (Saya mau koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Doakan saja Mak saya supaya bisa bantuin Emak. Mudah-mudahan gak lama sudah ada kabarr, Emak bisa ketemu lagi dengan anak emak. Terima kasih mak, saya minta maaf ya,” jawab Kang Jimmy.
Menyikapi persoalan TKW ini, kepada BaskomNews.com Kang Jimmy mengatakan, sudah seharusnya Bupati Karawang melakukan beberapa hal. Pertama, mengeluarkan surat edaran kepada setiap kecamatan agar lebih memperketat penyaluran tenaga kerja ke luar negeri.
Kedua, mengevaluasi semua penyalur tenaga kerja luar negeri yang selama ini beroperasi di Karawang. Ketiga, mewajibkan kepada penyalur tenaga kerja untuk memiliki kantor cabang di Karawang.
“Penyalur tenaga kerja luar negeri yang selama ini beroperasi di Karawang kebanyakan dari Jakarta. Mereka tidak memiliki kantor di Karawang. Sehingga ketika ada persoalan seperti ini, mereka terkesan lepas tangan dan tidak mau bertanggungjawab,” tandas Kang Jimmy.(king)
