Bawaslu: Pilgub Jabar 2018, Isu SARA Nihil, Politik Uang Ada
“Soal isu SARA, saya kira tidak akan ada (di Pilgub Jabar). Itu kenapa? Karena semua kontestan di Pilgub Jabar tidak ada yang dari agama berbeda, suku berbeda dan ras berbeda”
BaskomNews.com – Pilgub Jabar 2018, diyakini akan terbebas dari isu SARA. Yang mesti diwaspadai, justru adanya politik uang (money politic). Hal itu, diungkapkan Koordinator Divisi Penyegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jabar, Wasikin Marjuki, Sabtu (24/2/2018) di Hotel Citra Grand, Karawang.
“Soal isu SARA, saya kira tidak akan ada (di Pilgub Jabar). Itu kenapa? Karena semua kontestan di Pilgub Jabar tidak ada yang dari agama berbeda, suku berbeda dan ras berbeda. Agama, semua peserta Islam. Suku, semuanya Sunda. Ras, juga semua Indonesia. Saya kira, isu SARA, selesai,” ujarnya, saat menjadi pembicara dalam acara Solialisasi Pojok Pengawasan Pemilu Partisipatif, Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Pileg dan Pilpres 2019, Sabtu (24/2/2018) di Hotel Citra Grand, Karawang.
Dia menilai, justru yang perlu diwaspadai adalah adanya politik uang. Isu tersebut, kata dia, sangat memungkinkan terjadi. Hal itu, sambung dia, dikarenakan beberapa faktor. “Indikator terjadinya politik uang, seperti masih kurangnya pengetahuan berpolitik masyarakat, selain itu, para peserta yang memang ingin mendapatkan suara dengan cara mudah. Jika masyarakat dan peserta sudah memahami soal politik, itu akan selesai,” lanjutnya.
Untuk itu, dia meminta kepada masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pelaksanaan Pilgub Jabar 2018, bersama Panwaslu. Masyarakat diharapkan untuk tidak takut melapor jika menemukan pelanggaran, terlebih adanya politik uang.
“Disini salah satu fungsi dari didirikannya Pojok Pengawasan Pemilu. Di tempat ini, masyarakat bisa melaporkan semua pelanggaran pemilu, termasuk juga belajar tentang kepemiluan, dan mendapatkan informasi berkaitan dengan Pilgub, Pileg juga Pilres,” ucapnya.
Di Karawang sendiri, Pojok Pengawasan Pemilu berada di Jalan Cianjur No 4 Karawang. Di tempat tersebut, masyatakat akan diberikan pemahaman terkait pemilu dan pelanggaran pemilu. “Selain itu, di Pojok Pengawasan Pemilu juga kita bisa memaksimalkan pengawasan pemilu,” katanya. (SiD)
