“Jangan sampai pemerintah dikangkangi oleh pengusaha. Harus ada ketegasan!”
BaskomNews.com – Fenomena perumahan cluster di Karawang yang tidak ada kuburannya, makin ramai. Ketua DPRD Karawang, H. Toto Suripto dengan saklek meminta Pemkab setempat untuk menutup perumahan tersebut, sekaligus mencabut izinnya. Sementara LSM Korek Karawang, minta Pemkab bertindak tegas, jalankan aturan yang benar.
“Tutup aja! Cabut izinnya. Harusnya mereka (pengusaha property/perumahan), taat dengan aturan,” ujar Ketua DPRD Karawang, H. Toto Suripto, kepada BaskomNews.com, Selasa (3/4/2018).
Kata dia, dengan tidak menyediakannya tempat pemakaman dan fasilitas umum lainnya, seperti sarana peribadatan, itu sudah menunjukkan itikad tidak baik dan kenakalan dari pengusaha terkait.
“Jangan sampai pemerintah dikangkangi oleh pengusaha. Harus ada ketegasan!” tandasnya.
Sementara itu, Sekjen LSM Korek Distrik Karawang, Dedi Rahmadi, mengaku nyesek dengan fenomena yang terjadi di bidang perumahan di Karawang tersebut. Kata dia, aturan harus ditegakkan. Jika pengusaha nakal, tindak saja.
“Kalau kita berkonsideran kepada UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sudah jelas sanksi pidana denda hingga mencapai Rp 5 milyar, bagi yang melanggar,” katanya.
Yang jadi pertanyaan, kata dia, bagaimana Dinas Perizinan meloloskan pengembang nakal sperti itu?
“Disini kompetensi kepala dinas terkait perizinan dipertanyakan. Jangan sampai nanti masyarakat berasumsi adanya main mata dan unsur pembiaran dari dinas perizinan,” katanya. (SiD)
