BaskomNews.com – Berbeda halnya dengan fraksi lain yang mengaku baru bisa angkat bicara kepada awak media dalam hal penyampaian rekomendasi pada Rapat Paripurna LKPJ Bupati Karawang Tahun 2017, yang rencananya bakal digelar Senin (23/4/2018), inilah beberapa rekomendasi Fraksi PKB untuk kinerja pemerintahan Cellica-Jimmy selama setahun ke belakang.
Kepada awak media, Ketua DPC PKB Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari (Kang Jimmy) mengatakan, bahwa fraksinya bakal menerima hasil Laporan Keteran Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Karawang tahun 2017.
Dikatakan Kang Jimmy, ia mengaku sudah memanggil Ketua dan anggota Fraksi PKB untuk menentukan sikap fraksi di Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2017. Ditegaskan Kang Jimmy, bahwan PKB menerima hasil LKPJ Bupati, tetapi dengan berbagai syarat atau rekomendasi yang akan diajukan fraksinya, diantaranya ;
- PKB menyarankan kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan kunjungan kerja ke kecamatan dan desa, serta mempersempit kunjungan kerja Kepala Dinas ke luar Kota maupun ke luar Negri.
- PKB menyarankan agar ke depan anggaran belanjaan langsung yang semestinya dinikmati masyarakat, yaitu seperti insfratuktur semetinya bisa diserap 100 persen. Karena tahun 2017 anggaran hanya terserap 85 persen, dan 15 persen balik lagi ke KAS daerah.
- PKB menginginkan honor operator sekolah Rp 500 ribu perbulan, karena sebelumnya hanya Rp 200 ribu perbulan.
- PKB menginginkan para OPD menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan lidding masing-masing, dari mulai menggerakan ekonomi kecil dan ekonomi besar supaya PAD bertambah.
- PKB meminta Bupati agar membuat regulasi memudahkan program Rultilahu (Rumah Tidak Layak Huni).
- PKB ingin Pemkab lebih memprioritaskan anggaran untuk insfatuktur jalan cabang dan jalan batang lintas kecamatan. Karena masi banyak jalan yang rusak, berdasarkan hasil temuan Fraksi PKB di lapangan selama ini.
- PKB mendorong adanya dana taktis yang bersifat alternatif demi mengantisipasi sekolah roboh.
- PKB menginginkan Bupati serta seluruh jajaran Pemkab Karawang dalam 3 bulan sekali mengadakan program kegiatan “ngamumule” saluran air.
- PKB meminta Bupati secepatnya merotasi dan memutasi pejabat Disnaker yang menjadi oknum pengambil uang kecil dari para pencari kerja. Karena bila diperlukan datanya, PKB memilikinya.
- PKB meminta Bupati sesegara mungkin membuat Perbup terkait Perda No 1 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan yang sudah diparipurnakan. Karena sampai saat ini Perda tersebut belum ada perbupnya. Kalaupun ada Perbupnya, itu hanya ada 2 pasal saja.
- PKB mendorong Bupati untuk menyiapkan modal dengan BJB, minimal Rp 10 miliar dan maksimal Rp 20 miliar, sebagai solusi untuk mengatasi banyaknya rentenir dan bank emok dengan cara peran serta aktif para Kades sebagai indikator, pengawas dan instruktur di lapangan dengan diberikan kelebihan dari bunga pinjaman dan harus selesai tahun ini.
“Seluruh autokritik yang bersifat konstruktif ini jangan menganggap PKB bersebrangan dengan Pemerintahan Karawang, karena fraksi merupakan kepanjangan tangan masyarakat yang dipilih oleh masyarakat,” pungkas Kang Jimmy.(zay/red)
