Informasi Berita, Menarik dan Terhangat
Daerah  

Parah! Anggaran Pilkades Serentak Muncul Tiba-tiba, Ketua DPRD Kaget

Ketua DPRD Karawang dan Bupati Karawang. Foto: Dok
banner 468x60

“Sebelumnya, menurut pemerintah, TAPD tidak dianggarkan, nah hari ini tiba-tiba muncul ada anggaran Rp7,9 milyar dari mana uangnya, kalau pun ada, anggaran mana yang dipangkas.”

 

BaskomNews.com – Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto, tidak mempermasalahkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang bakal digelar pada 11 November 2018. Menurutnya, yang menjadi permasalahan adalah soal anggaran.

banner 336x280

“Persoalan pilkades saya tidak mau persoalkan, karena memang ada tahapan pilkades, akan tetapi yang hari ini saya pertanyakan ada tidak anggarannya, karena kan menggunakan anggaran,” kata Toto saat diwawancara BaskomNews.com di ruangannya, senin (23/7/2018).

Toto juga menyinggung, anggaran Pilkades yang terkesan tiba-tiba menggunakan anggaran perubahan. Pasalnya, saat dirinya menanyakan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjawab tidak dianggarkan.

“Anggaran perubahan itu saya pikir ada rangkaiannya dari anggaran murni yang harus melalui musrembang dan e-planning. Sebelumnya, menurut pemerintah, TAPD tidak dianggarkan, nah hari ini tiba-tiba muncul ada anggaran Rp7,9 milyar dari mana uangnya, kalau pun ada, anggaran mana yang dipangkas,” sindirnya.

Toto berharap, jangan sampai anggaran untuk Pilkades memangkas anggaran yang sudah jelas terprogram untuk kepentingan masyarakat Karawang seperti insfratuktur, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

“Karena sudah terprogram anggaran ini, jangan sampai ada anggaran untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Karawang misalkan untuk insfratuktur, tentang kesehatan, tentang pendidikan dan tentang lain-lain ada yang terpangkas oleh kepentingan pilkades,” harapnya.

Dijelaskan Toto, dirinya tidak mempermasalahkan soal angaran Pilkades, lantaran, Karawang sudah melakukan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pendampingan anggaran dengan KPK dan Kejaksaan.

“Kalaupun juga mau dianggarkan, tidak masalah bagi saya, dengan catatan pemerintah harus berkonsultasi dengan pihak KPK dan Kejaksaan, karena kita sudah melakukan MoU anggaran kabupaten karawang pendampingan oleh KPK dan Kejaksaan,” jelasnya. (zay)

banner 336x280