“Saya sudah sering sampaikan di media, persoalan masalah Pilkades saya gak masalah, silahkan saja dilaksanakan. Yang saya persoalkan ini adalah masalah anggaran 8 miliar dari mana,”
BaskomNews.com – Tetap memaksakan untuk menggelar Pilkades serentak pada 11 November 2018, Pemkab Karawang dinilai sedang bermain-main dengan hukum. Pasalnya, sejak awal APBD murni 2018 Karawang tidak pernah menganggarkan anggaran Pilkades.
Menyikapi persoalan ini, Ketua DPRD Karawang, H. Toto Suripto mengatakan, bahwa sejak awal dirinya terus berbicara melalui media masa mengenai persoalan anggaran pilkades ini. Yaitu dimana Toto mengaku mempertanyakan kebutuhan anggaran pilkades Rp 8 miliar akan diambil dari mana.
“Saya sudah sering sampaikan di media, persoalan masalah Pilkades saya gak masalah, silahkan saja dilaksanakan. Yang saya persoalkan ini adalah masalah anggaran 8 miliar dari mana,” kata H. Toto Suripto, saat dihubungi BaskomNews.com melalui ponselnya, Rabu (1/7/2018).
BACA SEBELUMNYA : Pilkades, Desa yang Hanya Ada Satu Calon Kades akan Ditangguhkan
Sedangkan ditegaskan Toto, anggaran pilkades tidak dibahas di anggaran murni 2018. “Pada saat itu kami tanyakan kepada TAPD, akankah dianggarkan dana untuk Pilkades, jawabannya tidak. Alasannya nanti saja digabungkan dengan 2019. Tapi tiba-tiba hari ini ada anggaran 8 miliar dari mana,” tegas Toto, yang seakan terus mengeluarkan pernyataan “bertanya balik”.
Kalaupun anggaran pilkades saat ini ada, Toto justru mempertanyakan anggaran pilkades akan diambil dari mana yang dipangkas. “Anggaran mana yang mau dipangkas?. Kalaupun dipaksakan juga silahkan, saya minta ke bupati dan DPMD, silahkan minta surat rekomendasi kepada kejaksaan dan KPK,” timpal Toto.
“Karena anggaran kita ini sudah melalui e-planning dan sudah ada pendampingan dengan pihak lembaga hukum. Saya tidak akan begitu saja mengetok palu tanpa ada pendampingann dari kejaksaan atau KPK,” tegas Toto.(mang adk)
