“Kota Bekasi sudah banyak pencapaian dari sisi kesehatan, karena sudah memaksimalkan fungsi Kartu Sehat. Infrastruktur relatif baik, jika dibandingkan daerah lain,” terang Intan mengawali perbincangan dengan warga sekitar.
BaskomNews.com – Guna menjaring aspirasi sampai ke lapisan bawah masyarakat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komisi V, Hj Intan Fitriana Fauzi, SH., LL.M melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Perorangan pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017/2018, di RT 05/04, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Selasa (07/08/2018) malam.
Dalam pemaparannya, Intan menjelaskan bagaimana Kota Bekasi sudah berkembang pesat dari segi infrastruktur dan pelayanan publik.
“Kota Bekasi sudah banyak pencapaian dari sisi kesehatan, karena sudah memaksimalkan fungsi Kartu Sehat. Infrastruktur relatif baik, jika dibandingkan daerah lain,” terang Intan mengawali perbincangan dengan warga sekitar.
Intan menilai, bahwa yang masih menjadi masalah di Kota Bekasi adalah banjir dan kemacetan.
“Macet dan banjir di Kota Bekasi masih menjadi perhatian khusus di Komisi V. Kurun waktu 3 bulan ini, saya sedang merencanakan budgeting Tahun Anggaran 2019,” tambahnya.
Selama menduduki kursi Komisi V DPR RI, Intan mengaku telah melakukan evaluasi di beberapa hal. Seperti yang baru saja dilakukan, yaitu Kunjungan Kerja ke Danau Toba.
“Saya baru saja berkunjung ke Danau Toba dan Pulau Samosir. Mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan atas tenggelamnya Kapal Sinar Bangun yang memakan korban 180 jiwa. Juga, terkait evaluasi lebaran bisa dibilang baik hanya masih terjadi kemacetan di jalur darat. Sementara, untuk jalur udara tidak ada delay massal. Yang masih menjadi pekerjaan rumah saya adalah di jalur laut 8 kapal tenggelam dalam kurun waktu Januari-Juni,” jelasnya.
Paparan Intan terkait infrastruktur disambut oleh beberapa keluhan warga. Mulai dari jalanan lingkungan yang rusak sampai pada fasilitas publik yang belum terwujud.
“Kenapa pelaksanaan proyek pembangunan sering kali pencairan anggarannya tidak sesuai dengan ketok palu. Harusnya bulan Januari, tapi sampai Desember belum juga cair. Ini seolah menjadi kebiasaan pemerintah, yang membuat warga banyak berharap, tapi hanya jadi harapan palsu,” tanya Ali Ba’a, warga Jatimekar.
Menurut Intan, ini mesti dikawal pemerintah daerah. Jika memang anggaran yang digunakan adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pemerintah daerah yang mesti memperjuangkan untuk segera direalisasikan dengan dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai kontrol kinerja pemerintah dan penyalur aspirasi rakyat.
“Jika itu jalan lingkungan, maka menggunakan APBD, pemerintah daerah lah yang wajib memastikan pelaksanaannya dan DPRD menjadi pengawal pelaksanaan pembangunannya. Tetapi, untuk pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBN, Komisi V akan mengawal dan memperjuangkan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambah Intan.
Kunjungan kerja yang berlangsung dengan ‘banjir’ pertanyaan dari warga Jatimakmur, Jatimekar dan Jatiluhur ini, berlangsung efektif dan efisien. Dimana, warga tidak ragu dalam menyampaikan keluhannya. Warga memaksimalkan dengan baik kehadiran Anggota DPR RI yang hadir di wilayahnya dengan menyampaikan unek-unek kepada pemerintah. (cid)
