“Kalau mau tetap memaksakan untuk melaksanakan Pilkades pakai uang pribadi Cellica ya silahkan. Bupati gak bisa semena-mena, penggunaan anggaran pilkades kan uang negara,” kata Askun
BaskomNews.com – Praktisi hukum Karawang, Asep Agustian menilai Bupati Karawang jika tetap memaksakan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2018 di Kabupaten Karawang akan menyalahi wewenang.
Pengacara berambut kuncir dan karib disapa Asep Kuncir atau Askun ini mengatakan, jika dinas terkait yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang tidak merencanakan kegiatan Pilkades serentak pada tahun ini. Maka, jangan memaksakan untuk diselenggarakan.
BACA JUGA: Bupati Gimana Sih, Anggaran Gak Ada Kok Maksain Pilkades
Kata Askun, kegiatan Pilkades serentak tentunya memakan biaya yang cukup besar. Namun, anggaran untuk Pilkades serentak dalam APBD tak ada pada tahun ini.
“Kalau mau tetap memaksakan untuk melaksanakan Pilkades pakai uang pribadi Cellica ya silahkan. Bupati gak bisa semena-mena, penggunaan anggaran pilkades kan uang negara. Sekecil apapun, kalau pakai uang negara harus ada pertanggungjawabannya,” kata Askun.
BACA LAINNYA: Pilkades Mau Digelar Akhir Tahun ini, Pemkab Masih Bingung Anggaran dari Mana?
Askun menilai, Cellica telah dibodohi oleh anak buahnya. Karena ia menduga ada pembisik sesat yang ingin menjebak bupati agar tetap memaksakan pilkades serentak tetap dilaksanakan tahun ini.
Dia mempertanyakan DPMD Karawang apakah telah mengajukan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak atau tidak. “Ini kepentingan siapa? Pilkades jalan, Bupati Karawang diperiksa,” tandasnya.
Askun sependapat dengan Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto yang tak menyetujui pilkades serentak dilaksanan tahun ini karena dalam perencanaan 2018 tidak diusulkan oleh dinas terkait. “Toto ini pintar, dia gak mau dijeblosin ke penjara gara-gara ikut arus kepentingan pilkades serentak 2018,” ujar Askun.
INI JUGA SERU: Pilkades, Pemkab Karawang “Sedang Bermain-main dengan Hukum”
Askun menilai kinerja dinas terkait dalam pengusulan Pilkades serentak ini tak becus. Bahkan diduga menjebak bupati Karawang. “Kita ini sayang dengan bupati atau wakil bupati. Pembisiknya ini siapa sih? Udah jelas tak ada anggarannya kok dipaksain. Makanya jangan asal menempatkan orang yang gak becus kerja,” cetusnya.
BACA JUGA NIH: Anggaran Pilkades Tiba-tiba, Sekda Tanggapi Santai
Apalagi, kata dia, ada informasi bila sudah ada pembentukan panitia untuk pelaksanaan pilkades. Dia mempertanyakan anggaran pembentukan itu dari mana. “Sementara anggaran ini belum ada pengesahan dari DPRD Karawang,” pungkasnya. (red)
