“Pemerintah menyebutkan sekitar 735.825 orang tercatat sebagai tenaga honorer di instansi pemerintahan”
BaskomNews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan langsung Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) untuk menyiapkan dana anggaran penyetaraan tenaga kerja honorer.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, penetapan alokasi anggaran penyetaraan honorer masih menunggu formasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementrian PAN-RB).
“Kita belum tahu persis kebijakan mengenai honorer yang dikoordinasikan oleh Menpan. Bila kebijakannya sudah jelas baru kita bisa perkirakan beban anggarannya,” jelasnya, Selasa (25/9/2018).
BACA INI : Pagi ini, Ratusan Tenaga Honorer Kepung Pemda Karawang
Menururtnya, pihak Kementerian PAN-RB saat ini masih mengkaji berapa total tenaga honorer yang akan mendapat penyetaraan melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Pemerintah menyebutkan sekitar 735.825 orang tercatat sebagai tenaga honorer di instansi pemerintahan. Pemerintah pun akan menentukannya sesuai kriteria yang ditetapkan bagi para T2K.
BACA JUGA : Demo Honorer, “Jangan Biarkan Honorer Madesu”
Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kunta Wibawa Dana Nugraha mengatakan, pengalokasian anggaran penyetaraan ini lewat Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
“Kalau pencairannya kan mengikuti aturan biasa, dipindahin dulu dari BA BUN baru dicairkan,” tandasnya.
BACA INI JUGA : Perekrutan Tenaga Honorer Dihentikan, Solusinya ..?
Hanya saja, alokasi anggaran untuk program tersebut belum diketahui seberapa besar mengingat Kementerian PAN-RB belum menyampaikan formasi lengkapnya.
Aturan penyetaraan ini juga nantinya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengangkatan tenaga honorer lewat skema P3K. Skema ini diutamakan untuk guru honorer K2 dan tenaga kesehatan. (red/det)
