Pilkada 2020, Hanura Tak Ingin Jadi Penonton
Ketua DPC Hanura Karawang, Ahmad Adriansyah.
“Kita realistis saja untuk perolehan kursi. Tetapi kita targetkan untuk membuat fraksi sendiri”
BaskomNews.com – Dalam perhelatan Pilkada Karawang Tahun 2020 mendatang, Partai Hanura mengaku tak ingin menjadi penonton atau hanya sekedar menjadi partai koalisi yang tidak memiliki “bargaining” politik.
Oleh karenanya, DPC Partai Hanura Karawang menargetkan lima hingga enam kursi dalam Pileg 2019. Kendati dinilai sulit, partai besutan Jendral Wiranto ini merasa yakin bakal mampu memiliki fraksi sendiri di DPRD Karawang.
“Kita realistis saja untuk perolehan kursi. Tetapi kita targetkan untuk membuat fraksi sendiri. Lima atau enam kursi harus mampu dicapai oleh Partai Hanura,” kata Ketua DPC Partai Hanura, Ahmad Ardiansyah, saat kegiatan konsolidasi dan pembekalan caleg, di Hotel Brits Karawang, Minggu (2/12/2018).
Pada pemilihan Legislatif 2014-2019, Hanura Karawang hanya mampu memperoleh dua kursi DPRD, sehingga tidak mampu memiliki fraksi partai tersendiri.
Ardy mengungkapkan, selain memenangkan Pileg dan Pilpres 2019, hasil berikutnya harus dicapai oleh Partai Hanura Karawang adalah persiapan Pemilihan Bupati (Pilbub) 2020. Menurutnya, kemenangan Pileg dan Pilpres akan mempengaruhi efek domino untuk Partai Hanura.
Sehingga dengan memiliki fraksi, Partai Hanura di Karawang akan memiliki harga tawar atau bargaining dalam Pilbub 2020 nanti.
“Pilbub sendiri persiapannya sekitar Juli 2019. Ini yang harus disadari bersama. Tentunya hasil Pileg dan Pilpres akan memberikan efek domino untuk partai. Kalau Partai Hanura memiliki fraksi, maka akan memiliki bargaining. Kalau tidak, maka kita akan sadar diri sebagai partai,” katanya.
Untuk itu, Ia meminta seluruh calon legislatif Partai Hanura di Karawang agar bekerja optimal. Dengan memanfaatkan waktu silaturahmi dan sosilisasi secara ekstra kepada warga.
Sementara itu, kegiatan konsolidasi Caleg Hanura di Karawang ini juga dihadiri oleh perwakilan DPD dan DPP Partai Hanura, serta caleg dari DPRD Provinsi dan DPR RI.(red)
