“Justru dengan upaya seperti ini legal. Ini hanya persoalan mis-komunikasi di lapangan saja saya kira. Intinya kawan-kawan Ormas ingin bekerja sama dengan pemkab untuk mengelola dan menertibkan parkir di sekitar GOR dan kantor Samsat,”
BaskomNews.com – Baru saja dibuka operasional kantor Samsat Cabang Karawang, Rabu (2/1/2018), sekitar pukul 09.00 WIB beberapa LSM dan Ormas rame-rame diduga rebutan pengelolaan lahan parkir di seputaran GOR Panatayudha dan kantor Samsat.
Berdasarkan pantauan BaskomNews.com, pembukaan hari pertama kantor Samsat Karawang tersebut ternyata berdampak kepada ‘membludaknya’ para pengunjung yang ingin mengurus pajak kendaraan bermotor.
Kantor Samsat Cabang Karawang yang tidak menyediakan lahan parkir yang luas, akhirnya membuat para pengunjung harus memarkirkan kendaraanya di seputaran GOR Panatayuhda. Tak ayal, lahan trotoar atau proyek pedestrian yang sedang disorot pubik Karawang pun dijadikan sebagai lahan parkir oleh para pengunjung, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.
Kabar ini ternyata sampai ke Satpol PP Karawang. Beberapa petugas Satpol PP yang sebelumnya ‘kena semprot’ oleh Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana karena dianggap lalai dalam memantau trotoar yang sering dijadikan lahan parkir kendaraan, akhirnya bergerak langsung ke kantor Samsat Karawang untuk menertibkan kendaraan yang kedapatan parkir di trotoar.
“Dari pada saya kena omel duluan sama Si Ibu (Bupati, red), lebih baik saya bertindak duluan, mengerahkan anak buah saya,” tutur Kasi Dal OPS Satpol PP Karawang, Yopi, saat dikonfirmasi BaskomNews.com di kantornya, Rabu (2/1/2019).
Berdasarkan pantauan di sekitaran kantor Samsat Karawang, bukan hanya petugas Satpol PP saja yang terlihat melakukan penertiban kendaraan yang kedapatan parkir di trotoar. Melainkan juga terlihat beberapa petugas Dishub Karawang yang ikut melakukan penertiban.
Atas kejadian perebutan lahan parkir Ormas dan LSM ini, ketiga Ormas-LSM akhirnya dipertemukan di oleh Kadishub di ruangan Kepala Samsat Karawang untuk dimediasi, agar pengelolaan lahan parkir di sekitaran Samsat bisa kondusif.
“Tadi ketua PP (Pemuda Pancasila), Ketua KPMP dan GMBI musyawarah dan sudah sepakat untuk pengelolaan di bagi perminggu sekali,” kata Arief Bijaksa, Kepala Dishub Karawang, di lokasi.
Dijelaskan Arief, pengelolaan parkir nantinya dikelola oleh tiga LSM-Ormas, yaitu Pemuda Pancasila, KPMP dan GMBI, dengan cara dikelola seminggu sekali dengan sistem bergantian. “Untuk di sekitaran Samsat dan GOR Panatayudha silahkan dikelola. Kalau untuk di dalam Samsat tidak boleh dikenakan parkir, karena dicsitu untuk cek mesin,” timpal Arief.
Sementara untuk restribusinya, sambung Arief, pihaknya memberikan percobaan dulu selama satu bulan mengenai bagaimana pengelolaan parkir dari ketiga LSM-Ormas tersebut. “Setelah itu baru kita bicara restribusi,” katanya.
Karena menurut Arie, selama ini pengelolaan lahan parkir di sekitaran kanrtor Samsat dan GOR Panatyudha Karawang tidak pernah dikenakan pajak restribusi. “Sebelumnya tidak ada restribusi,” tandas Arief.
Sementara itu, Bagian Hukum GMBI Distrik Karawang, Dadi Mulyadi SH mengklarifikasi mengenai kabar dugaan perebutan lahan parkir antar LSM-Ormas ini. Ditegaskan Dadi, persoalan ini bukan persoalan perebutan lahan parkir antar Ormas LSM. Melainkan ada mis-komunikasi yang teradi di lapangan.
Menurut Dadi, untuk mendukung jalannya pelayanan dan memberi rasa nyaman kepada para pengunjung parkiran Samsat Karawang, kemudian ada upaya penertiban pengelolaan parkir yang lebih profesional.
Dengan merangkul dan melibatkan tiga Ormas, sambung Dadi, para anggota Ormas mencoba bersinergi dengan Pemkab Karawang untuk menertibkan pengelolaan parkir yang selama ini dinilai tidak terkontrol.
“Justru dengan upaya seperti ini legal. Ini hanya persoalan mis-komunikasi di lapangan saja saya kira. Intinya kawan-kawan Ormas ingin bekerja sama dengan pemkab untuk mengelola dan menertibkan parkir di sekitar GOR dan kantor Samsat,” tandas Dadi.(pls/red)
