“Anggaran BUMDes ini diduga disalahgunakan, karena sampai hari ini tidak ada SPJ, tapi pengelolaannya malah tidak ada sama sekali,”
BaskomNews.com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciluwo, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, pertanyakan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2018.
Menurut anggota BPD Ciluwo Casman, persoalan tersebut dipicu lantaran sampai detik ini tidak adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sejauh mana pengelolaan uang BUMDes.
“Anggaran BUMDes ini diduga disalahgunakan, karena sampai hari ini tidak ada SPJ, tapi pengelolaannya malah tidak ada sama sekali. Udah gitu kantor BUMDes juga selalu kosong,” ujar Casman kepada BaskomNews.com, Jum’at (25/1/2019).
Casman juga menyayangkan Kepala Desa (Kades) Ciluwo yang selama ini terkesan menyalahgunakan wewenangnya. Seperti pembangunan desa yang harusnya dikerjakan swadaya oleh masyarakat desa, malah dikerjakan oleh pihak ketiga.
“Faktanya di lapangan Kades malah cuci tangan seolah-olah bukan pengguna anggaran, melainkan sebagai owner. Dana Desa (DD) yang mestinya di swakelola oleh masyarakat asli desa, malah di pihak ketigakan ke pemborong, dengan nilai presentase tertentu,” sesalnya.
Atas persoalan tersebut, Casman meminta penegak hukum di Karawang untuk segera memeriksa keuangan BUMDes dan DD Ciluwo. Menurutnya, masyarakatlah yang dirugikan jika persoalan tersebut dibiarkan.
“Saya meminta kepada penegak hukum untuk segera menyelidiki pengelolaan DD dan BUMDes Ciluwo, kalau seperti ini terus jelas kerugian bagi masyarakat,” tandasnya. (zay)
