“Karena satu desa satu kelurahan itu ada tiga PSM, yang hari ini hanya baru mendapatkan satu dimasing-masing desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Karawang. Ini upaya yang akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah,”
BaskomNews.com – Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Karawang keluhkan minimnya kendaraan operasional untuk mengurusi warga yang hendak berobat dan honor yang setiap bulannya diterima.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karawang, Sri Rahayu Agustina bakal membahas permasalahan yang dikeluhkan PSM ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jumat (15/2/2019).
Politisi partai Golkar itu mengatakan, akan menyapaikan ke Pemkab Karawang agar menyediakan satu unit mobil ambulan di setiap daerah pemilihan (Dapil) yang ada. Agar, pelayanan yang diberikan PSM kepada masyarakat lebih optimal.
“Kita mungkin akan memberikan masukan kepada pemerintah daerah bagaimana caranya PSM ini minimal mendapatkan satu kendaraan ambulan per dapil. Kalau satu dapil satu kan berarti enam kendaraan yang harus disiapkan pemerintah daerah untuk ambulan,” katanya kepada BaskomNews.com saat bertemu dengan PSM Karawang Barat di Restoran Indo Alam Sari.
Dijelaskan Sri Rahayu, banyak keluhan dari PSM yang ada di kelurahan kesulitan saat meminjam mobil operasional ketika hendak membawa warga berobat. Mungkin berbeda dengan PSM desa, karena mobil operasionalnya selalu siap.
“Nah ini sulit mereka untuk mendapatkan kendaraan ketika mereka meminjam kepada kelurahan, berbeda mungkin dengan desa yang mobilnya bisa stand by di kantor desa. Nah ini yang membuat keluh kesah dari beberapa PSM,” jelasnya.
Sri Rahayu juga mengugkapkan, sangat ironis jika pelayanan yang diberikan PSM kepada masyarakat hanya mengandalkan satu unit sepeda motor saja. Pasalnya, di tiap desa atau kelurahan, jumlah PSM itu bukan satu orang, melainkan ada tiga orang PSM.
“Karena satu desa satu kelurahan itu ada tiga PSM, yang hari ini hanya baru mendapatkan satu dimasing-masing desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Karawang. Ini upaya yang akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah,” ujar Sri Rahayu.
Kemudian, kembali dikatakan Sri Rahayu, soal honor PSM yang hanya sebesar Rp 200 ribu. Pihaknya sudah membahas persoalan itu pada saat rapat badan anggaran (Banggar), agar honor PSM menjadi sebesar Rp 500 ribu.
“Kerjanya hampir 24 jam PSM ini tapi mereka hanya mendapatkan 200 per Desember kemarin 2018 perbulannya. Nah kami DPRD ketika rapat badan anggaran mendorong PSM ini mendapatkan honor mencapai 500 per PSM setiap bulan. Karena 200 itu dibayarnya per tri wulan,” tandasnya. (zay)
