Jimmy Klarifikasi Duit Rp 1,3 Miliar yang Ditanyakan BPK

0

Didampingi Staf Ahli Bupati Karawang, Uus Hasanudin, Kang Jimmy melakukan klarifikasi kepada awak media terkait persoalan uang Rp 1,3 miliar yang ditanyakan BPK.

banner 468x60

“Pertama harus saya luruskan bahwa ini bukan anggaran untuk Forkomindo. Ini anggaran 1,3 miliar sosialisasi balik nama kendaraan di kawasan industri, agar menjadi plat nomor Karawang semua”

BaskomNews.com – Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari (Kang Jimmy) mengklarifikasi atas ramainya pemberitaan di media masa, soal dirinya pernah diperiksa BPK terkait anggaran Rp 1,3 miliar di Dinaker yang membawa beberapa nama Forkominda maupun mantan Muspida Karawang.

Dikatakan Jimmy, anggaran Rp 1,3 miliar tersebut bukan merupakan anggaran untuk Forkominda. Melainkan anggaran ‘sosialisasi balik nama kendaraan perusahaan’ di kawasan industri Karawang, agar berubah menjadi plat nomor Karawang (Plat T).

banner 336x280

“Pertama harus saya luruskan bahwa ini bukan anggaran untuk Forkomindo. Ini anggaran 1,3 miliar sosialisasi balik nama kendaraan di kawasan industri, agar menjadi plat nomor Karawang semua. Jadi uang ini saya tegaskan bukan uang buat Forkominda, tapi anggaran sosialisasi yang ada di Dinanker,” tutur Kang Jimmy, di rumah dinasnya, saat melakukan konferensi pers bersama Staf Ahli Bupati Karawang, Uus Hasanudin, Kamis (28/2/2019).

Saya ditanya terkait honor ini oleh BPK, Jimmy mengaku tidak pernah menerima honornya. Termasuk mantan Muspida Karawang pun tak menerima honot dana sosialisasi ini. Sehingga melalui kesempatan ini, Jimmy meminta kepada awak media agar tidak salah menulis dan membenturkan pemberitaanya satu sama lain.

“Ternyata mereka (mantan Muspida) mengatakan tidak menerima honor itu, sama dengan saya. Saat saya dikonfirmasi sama BPK juga sama seperti itu. Jadi tolong jangan dibenturin, tolong ya temen-temen wartawan,” pinta Jimmy.

Ditambahkan Jimmy, output dari penganggaran sosialisasi balik nama kendaraan perusahaan ini memang bagus. Karena faktanya banyak kendaraan perusahaan khususnya kendaraan angkutan karyawan yang tadinya plat nomor Jakarta dan daerah lainnya, kini berubah menjadi plat nomor Karawang. Sehingga output-nya Karawang bisa menambah PAD dari pajak kendaraan.

“Output-nya banyak kendaraan di perusahaan yang balik nama. Hanya persoalannya adalah manajerial keuangannya. Kalau ini bukan urusan Forkominda, tetapi urusan pengelola uang 1,3 miliar itu. Siapa pengelolanya, ya Pak Suroto dan stafnya di Disnaker,” timpal Jimmy.

Menurut Jimmy, hal wajar ketika BPK melakukan kroscek kepadanya untuk menanyakan hal tersebut. Kenapa dalam laporannya, di sana tercantum nama Forkominda dan mantan Muspida Karawang.

“Tapi yang penting yang perlu saya luruskan, ini bukan uang untuk Forkominda. Tapi anggaran sosialisasi untuk balik nama kendaraan perusahaan supaya menjadi plat nomor Karawang. Kalau soal teknis uangnya silahkan tanya Kadisnaker, yang pasti semua mantan Muspida clear gak ada yang menerima uang itu,” kata Jimmy.

“Wajar kalau BPK nanya, karena BPK menerima laporan bahwa uang ini untuk honor ini itu. Mohon izin untuk diluruskan ya Pak. Saya jelaskan kepada BPK kalau saya terima honor semisal kayak vokasi iya. Kemudian honor untuk bahas penetapan UMK juga ya. Lah, kalau ini saya jelaskan enggak. Faktanya ya saya memang gak nerima, termasuk mantan Muspida juga enggak,” timpal Jimmy.

Di tempat yang sama, Staf Ahli Bupati Karawang, Uus Hasanudin menambahkan, efek dari program sosialisasi perubahan plat nomor kendaraan perusahaan di kawasan industry Karawang sendiri sangat positif perkembangannya. Karena saat ini banyak kendaraan operasional perusahaan yang berubah plat nomor menjadi plat nomor Karawang.

“Banyak mobil angkutan karyawan sekarang yang berubah nama jadi Plat T. Otomatis pajak kendaraan juga akhirnya naik. Kalau soal berapa hitung-hitungan pajaknya, bisa tanya langsung Bappenda (Badan Pendapatan Daerah),” tandas Uus. (red)

banner 336x280